Sekretaris Komisi C DPRD Mimika, Saleh Alhamid/Foto : husyen opa
BANYUMAS, (timikabisnis.com) – Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Mimika, Saleh Alhamid mengaku ada banyak hal positif yang didapat selama berkunjung ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan menggandeng Kadin, UMK dan DPRD Mimika dalam rangka bagaimana mengatasi dan mengelola sampah yang bernilai ekonomis bagi masyarakat Mimika.
Saleh Alhamid yang juga ikut langsung melihat bagaimana proses penanganan dan pengelolaan nol sampah dan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat yang dilakukan secara baik oleh Pemkab Banyumas menegaskan, bahwa Pemerintah kabupaten Mimika dengan alokasi anggaran pendapatan yang lumayan cukup besar dapat diterapkan di kabupaten Mimika.
“Bayangkan saja di Banyumas dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa dengan sampah yang dihasilakn perhari 480 ton tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA-red) dengan APBDnya hanya Rp 3 Trilyun lebih, sedangkan Timika hanya 280 ton perhari dengan jumlah penduduk 320 ribu jiwa harusnya juga bisa nol sampah. Saya yakin Mimika dengan APBD mencapai Rp 5 Trilyun lebih bisa mengatasi persoalan sampah , kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan,”tegas Saleh Alhamid , di Purwekerto, Banyumas Jawa Tengah, Rabu (10/5/2023).
Sekretaris Komisi C Saleh Alhamid yang juga Ketua Partai Hanura Mimika ini, mengatakan terhadap komitmen pemerintah Banyumas dengan APBD Rp 3 triliun per tahun bisa menyelesaikan persoalan sampah dengan baik, harusnya kata dia dapat dilakukan di Timika.
“Upaya-upaya dengan melakukan kunjungan dan belajar di Banyumas yang diinisiasi leh Plt Bupati Mimika melalui DLH ini sangat baik karena melihat langsung seluruh proses pengolahan sampah yang mendatangkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Tentu DPR akan mendorong ini, kita lihat produksinya, mesinnya bagaimana, tenaga yang bekerja berapa orang. Lalu kita prioritaskan dengan mengalokasikan anggaran yang maksimal,”katanya.
Lanjut kata Saleh, hal iIni sangat mudah bagi untuk diterapkan dengan anggaran APBD yang cukup besar.
“Silahkan masukan anggaran untuk itu kita bantu dengan fakta-fakta seperti ini. Kita setiap tahun anggarkan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah yang sebetulnya masih bisa dipakai. Sementara menyangkut hajat hidup orang banyak, masih belum maksimal salah satunya adalah persoalan sampah,”terangnya.
Dengan anggaran tidak sampai Rp 20 miliar kata Saleh, untuk membuat sampah tidak ada dan tidak membutuhkan TPA.
“Kita punya anggaran 20 miliar, Mimika sangat mampu karena mempunyai APBD 5 triliun. Terserapnya membuat bangunan lama kemudian dibangun baru adalah pemborosan anggaran, sedangkan sampah ini adalah hal yang sangat urgent dan perlu diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai,”pinta Saleh.
Mewakili Komisi C lainnya sebut Saleh, diharapkan DLH mempresentasikan hal ini kepada Komisi C setelah kembali dari studi banding. Pemerintah bisa bekerja sama dengan Kadin ataupun BUMD jika dipandang perlu.
“Ini adalah hajat daerah perlu untuk berembuk demi kepentingan daerah, biaya operasional semua demi masyarakat. Masyarakat diajak untuk dapat memilah sampah yang bisa mendapatkan pendapatan keluarga,”pungkasnya. (*opa)
