MIMIKA,(timikabisnis.com) – Setelah seremoni peresmian berlalu, perhatian kini tertuju pada keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah pelosok Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika mempertanyakan sejauh mana program tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya di kampung-kampung yang berada jauh dari pusat kota.
Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menilai peresmian KDMP di Kampung Atuka, Limau Asri (SP5), dan Wangirja (SP9), yang dihadiri pejabat pemerintah pusat, jangan sampai berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Menurut Elinus, kehadiran pejabat dan kemeriahan saat peresmian seharusnya menjadi awal dari proses pembinaan yang berkelanjutan, bukan justru menjadi akhir dari perhatian pemerintah terhadap koperasi di kampung.
“Jangan sampai ketika kamera dan pejabat pergi, masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama. Koperasi harus benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” sorot Elinus.
Ia mengatakan, khususnya di Kampung Atuka sebagai wilayah pesisir, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar peresmian. Mereka membutuhkan pendampingan, akses permodalan, tata kelola yang baik, serta kepastian pasar agar koperasi mampu berkembang dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Elinus menilai sejumlah komitmen yang disampaikan dalam rangkaian program tersebut belum berjalan secara konsisten. Kondisi itu, kata dia, membuat keberadaan koperasi belum memberikan dampak ekonomi langsung yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kata Elinus,Fraksi Gerindra DPRK Mimika juga mempertanyakan indikator yang digunakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika dalam menilai keberhasilan pembinaan koperasi.
Menurut Elinus, keberhasilan koperasi tidak semestinya hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, peresmian, kegiatan seremonial, maupun penghargaan yang diterima. Tetapi ukuran yang lebih penting adalah apakah koperasi benar-benar aktif, memiliki kegiatan usaha produktif, mampu meningkatkan pendapatan anggota, serta memiliki akses terhadap permodalan dan pasar.
“Kalau koperasi sudah dibentuk, tetapi anggotanya masih kesulitan mendapatkan modal, pasar belum jelas dan tata kelolanya belum berjalan dengan baik, maka perlu dipertanyakan apa yang menjadi indikator keberhasilannya,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu melihat kondisi koperasi secara langsung di lapangan, terutama koperasi yang berada di wilayah kampung dan daerah terpencil.
Politisi muda yang kini dipercayakan sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika itu juga mengkritisi masih adanya koperasi di Mimika yang secara administratif terdaftar, tetapi aktivitas usahanya tidak berjalan secara rutin.
Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola pembinaan dan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika.
“Jangan sampai koperasi hanya ada nama dan papan nama, tetapi tidak ada aktivitas usaha yang produktif. Masyarakat membutuhkan koperasi yang hidup, bukan sekadar koperasi yang tercatat secara administratif,” tegasnya.
Karena itu, lanjut Elinus,Fraksi Gerindra meminta Dinas Koperasi dan UKM memperkuat pembinaan secara berkelanjutan. Setiap KDMP harus memiliki rencana usaha yang jelas, pengurus yang memahami tata kelola koperasi, akses terhadap permodalan, serta jaringan pemasaran yang dapat mendukung keberlangsungan usaha.
Menurut Elinus, masyarakat kampung membutuhkan bukti nyata dari program pemberdayaan ekonomi. Terlebih bagi masyarakat pesisir seperti di Atuka, keberadaan koperasi diharapkan dapat membuka akses terhadap modal, membantu pemasaran hasil usaha, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota.
Fraksi Gerindra, lanjutnya, mendorong adanya evaluasi terhadap KDMP yang telah diresmikan serta pengawasan secara berkala untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya seremoni dan penghargaan. Yang mereka butuhkan adalah koperasi yang benar-benar hidup, usaha yang berjalan, pasar yang terbuka, dan manfaat ekonomi yang bisa mereka rasakan,” kata Elinus.
Ia mengungkapkan,Fraksi Gerindra DPRK Mimika berharap pemerintah daerah menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi agar KDMP di Mimika tidak hanya menjadi program yang ramai ketika diluncurkan, tetapi mampu bertahan dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat di kampung-kampung.
“Sebab, bagi masyarakat di wilayah pelosok, ketika kamera dan pejabat telah pergi, yang tersisa bukan lagi seremoni, melainkan pertanyaaan. apakah janji tentang kesejahteraan itu benar-benar akan diwujudkan?,”pungkas Elinus Mom.(*/Anis Batalotak)
