Timika (timikabisnis.com) – Komisi V DPRD Provinsi Papua mengutus staf ke Mimika guna memantau persiapan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA yang akan digelar mulai Senin (1/4) hingga Senin (8/4).
Staf ahli Komisi V DPRD Papua DR Ave Lefaan di Timika, Jumat, mengatakan mutasi atau peralihan sekolah-sekolah SMA-SMK dari pemkab/pemkot menjadi tanggung jawab pemprov sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 khusus di Papua hingga kini masih menemui banyak hambatan.
Kondisi itu, katanya, juga ikut mempengaruhi kesiapan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan UNBK.
“Dengan pemindahan dan peralihan status guru-guru dan sekolah-sekolah SMA-SMK dari kabupaten/kota menjadi tanggung jawab provinsi, kami di Papua membutuhkan waktu pembenahan total satu hingga dua tahun ke depan karena ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi mulai dari registrasi guru, sekolah, siswa, mekanisme penyaluran dana BOS, pembayaran hak-hak guru dan lainnya,” kata Ave.
Staf pengajar Fisip dan Program PascaSarjana Universitas Cenderawasih Jayapura itu berharap apapun persoalan yang dihadapi dalam proses mutasi SMA-SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Papua tidak sampai mengorbankan para guru dan siswa.
“Persoalan yang ada harus segera diselesaikan apalagi sekarang ini sekolah-sekolah tengah menyelenggarakan UNBK. Bagaimana mungkin sekolah-sekolah bisa menyelenggarakan UNBK kalau tidak ada dana BOS. Harus ada dana untuk mendukung penyelenggaraan ujian nasional apakah itu untuk membeli peralatan komputer atau membangun fasilitas jaringan internet. Untuk itulah Komisi V DPRD Papua turun ke setiap kabupaten/kota guna mencari tahu apa permasalahan yang dihadapi di sekolah-sekolah,” katanya.
DPRD Papua, katanya, juga terus mendorong Dinas Pendidikan setempat untuk memutus mata rantai birokrasi penyaluran dana BOS yang terlalu panjang yaitu mulai dari Kementerian Pendidikan kemudian ditransfer ke rekening Disdik Papua dan selanjutnya baru ditransfer lagi ke rekening sekolah SMA-SMK di setiap kabupaten/kota.
“Mekanisme penyaluran dana BOS ini harus dipercepat dan perlu ditata kembali. Bagaimana mungkin dana itu harus singgah di provinsi baru disalurkan ke rekening sekolah di kabupaten/kota. Lantas bagaimana dengan sekolah-sekolah di pedalaman yang tidak ada bank di situ. Darimana mereka bisa mengambil uang untuk mempersiapkan ujian, membayar gaji guru honor dan kebutuhan operasional sekolah yang lain,” kata Ave.
Saat ini terdapat lebih dari 7.000 guru ASN dan sekitar 3.000-an guru honor pindahan dari kabupaten/kota yang harus ditanggung seluruh hak-haknya oleh Pemprov Papua.
Sejauh ini, Pemprov Papua baru menyelesaikan pembayaran hak-hak para guru SMA-SMK pada delapan kabupaten/kota dari total 29 kabupaten/kota lantaran keterbatasan kemampuan anggaran. Rencananya hak-hak para guru SMA-SMK pada 11 kabupaten lain akan segera dibayarkan oleh Pemprov Papua dalam waktu dekat. Sementara data guru SMA-SMK pada tiga kabupaten lainnya hingga kini belum bisa teridentifikasi oleh Disdik Papua.
Menurut Ave, pembayaran hak guru mencakup gaji dan tunjangan tetap, Uang Lauk Pauk (ULP), Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan lainnya tidak boleh menggunakan dana dari sumber dana Otonomi Khusus (Otsus) mengingat dana Otsus hanya bisa terbatas digunakan untuk kepentingan orang asli Papua.
“Untuk pembayaran hak-hak guru baik ASN maupun honor semuanya dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemda. Yang jadi soal, proses mutasi guru-guru SMA-SMK dari kabupaten/kota ke provinsi tidak diikuti dengan mutasi DAU khusus untuk pembayaran hak-hak mereka dari kabupaten/kota ke provinsi,” ujarnya.
Pengawas sekolah SMA di Mimika, Laurents Lassol mengatakan meskipun proses pembayaran hak-hak para guru SMA-SMK di Mimika terutama ULP dan TPP sejak 2018 hingga kini belum terealisasi, namun hal itu tidak sampai mempengaruhi persiapan penyelenggaraan UNBK tingkat SMK dan SMA setempat.
“UNBK dan UNKP tingkat SMK di Mimika sudah berlangsung lancar dan aman tanpa ada halangan. Kami berharap pelaksanaan UNBK tingkat SMA yang akan berlangsung pekan depan juga tidak menemui hambatan,” jelasnya.
Tahun ini terdapat 24 SMK di Mimika yang menggelar Ujian Nasional dengan jumlah peserta sebanyak 1.478 siswa. Dari 24 SMK di Mimika, 20 sekolah menggelar UNBK sementara empat sekolah masih menyelenggarakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).
Adapun UN tingkat SMA diikuti 19 sekolah dengan jumlah peserta 1.201 siswa. Sebanyak 12 SMA di Mimika menyelenggarakan UNBK dan sisanya tujuh sekolah masih melaksanakan UNKP. (gby)
