MIMIKA,(timikabisnis.com)– Upaya pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Mimika kini memasuki babak baru. Pemerintah daerah mulai menggeser pendekatan lama yang cenderung membedakan sekolah negeri dan swasta menuju sistem yang lebih inklusif dan setara.

Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang adil.

Ia menyebutkan, arah kebijakan tersebut selaras dengan regulasi nasional yang menekankan prinsip kesetaraan dalam layanan pendidikan.

“Semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kami berharap ke depan, di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Johannes Rettob dan Emanuel Kemong, tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta,” ujarnya, Rabu (14/4/2026).

Menurut Antonius, sekolah-sekolah swasta di Mimika, termasuk yang berada di wilayah pesisir dan pegunungan, telah lama berkontribusi dalam mencerdaskan generasi muda, sehingga layak memperoleh dukungan yang setara.

Ia juga menekankan pentingnya peran yayasan pendidikan yang selama ini membantu menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah akan menyamakan berbagai bentuk intervensi, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas penunjang, hingga distribusi tenaga pengajar.

Program seperti renovasi sekolah, pembangunan rumah guru, hingga penyediaan akses komunikasi modern menjadi bagian dari rencana tersebut.

Tak hanya itu, penataan siswa juga akan dilakukan guna mengurangi ketimpangan. Sekolah negeri yang mengalami kelebihan kapasitas akan didorong berbagi beban dengan sekolah swasta agar distribusi peserta didik lebih merata.

Di akhir pernyataannya, Antonius menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah daerah.

“Kami akan distribusikan guru dan lakukan penataan siswa, sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam dunia pendidikan di Mimika,” pungkasnya.(Liddya Bahy)