Operator yang menangani program tol laut. Di Kabupaten Mimika, kata Yoga ada dua operator antara lain, Senja Indah dan Toko Muslihin (Toko Dua Jaya)
Timika (timikabisnis.com) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (disperindag) Kabupaten Mimika saat ini telah memberlakukan pemauan terhadap semua barang yang masuk ke Kabupaten Mimika. Ini menjadi tugas Bidang Perdagangan untuk memantau semua barang masuk dan barang keluar dari Timika.
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi kepada timikabisnis.com saat ditemui di ruang kerjanya beberapa hari lalu mengatakan, barang masuk melalui pelabuhan setidaknya dapat dipantau secara baik yakni barang apa saja yang masuk ke Timika, termasuk untuk kebutuhan masyarakat di kabupaten tetangga lainnya.
Lebih khusus dengan program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Jokowi yang mana Mimika menjadi salah satu tempat transit (sentral) barang yang akan diteruskan ke beberapa daerah di sekitarnya.
Masyarakat Mimika harus sambut baik program ini. Sebab, tujuan program ini untuk menekan disparitas (perbedaan) harga antara wilayah barat dan wilayah timur. Dengan adanya program ini maka, selama ini ada lonjakan tinggi harga yang tinggi antara timur dan barat dapat ditekan sehingga harganya sama.
Sejak adanya program tol laut pemerintah pusat memberikan subsidi cukup besaruntuk transportasi barang penting lainnya (bapokting) dan bahan pokok (bapok), sehingga harga barang yang ada di bagian barat (pulau Jawa) sama dengan harga di Papua.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang ada di daerah mempunyai tugas memantau operator yang menangani program tol laut.
Di Kabupaten Mimika, kata Yoga ada dua operator antara lain, Senja Indah dan Toko Muslihin (Toko Dua Jaya).
Kedua operator ini dalam Program Tol Laut sering dikenal dengan sebutan Pedagang Gerai Maritim. Kedua toko ini dipantau secara berkala sehingga mereka bekerja berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI.
Sedangkan untuk operator pengangkut barang, jelas Yoga menjadi kewenangan pemerintah pusat karena tendernya ada di pusat. Tahun lalu itu ke Temas, dan tahun sebelumnya, Pelni. Tahun ini belum ada karena belum ada hasil tender.
Informasi yang tengah beredar, rencananya Pelni mau ambil kembali tapi tergantung hasil tender di Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan RI. Sebab, Kemenhub yang tahu operator mana saja yang layak untuk mendukung program Tol Laut ini.
“Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berhubungan dengan barangnya. Kemudian Kementerian Perhubungan ada kaitannya dengan kapal pengakutnya. Jadi ada koordinasi dua kementerian ini sehingga harga bisa benar-benar sama antara Pulau Jawa dengan Timika dan distrik-distrik lainnya,” terang Yoga.
Yoga juga menjelaskan Tol Laut ini berhubungan dengan Jembatan Udara. Timika ada subsidi dari Kemenhub yang tahun ini ada dua distrik yang dapat, yakni Distrik Jila dan Alamah. Barang tol Laut akan naik di jembatan udara tanpa ada kena biaya karena sudah ada subsidi dari Kemenhub melalui Direktorat Perhubungan udara. Kemudian soal harga harus sama dengan harga pabrik yang ada di Pulau Jawa dengan harga yang ada di distrik sana. (mar)
