MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Kesehatan menggelar Pertemuan Penguatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan anak di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (9/6/2026) itu diikuti 70 peserta yang terdiri atas dokter dan penanggung jawab MTBS dari 26 puskesmas, dokter dari Klinik Bersalin Julia, Klinik Aisah Care, Klinik Pemda Utikini Baru, Klinik Pomako, Klinik Wangirja, serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Mimika, Nelly Siburian, mengatakan MTBS merupakan pendekatan pelayanan kesehatan anak yang direkomendasikan oleh World Health Organization dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Menurutnya, pendekatan tersebut menekankan penanganan balita sakit secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan gejala penyakit, penilaian status gizi, kelengkapan imunisasi, hingga konseling pemberian makan.
Namun, kata Nelly, penerapan MTBS di sejumlah fasilitas kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah FKTP, baik puskesmas, puskesmas pembantu, maupun klinik, belum menerapkan pendekatan tersebut secara komprehensif dalam pelayanan balita sakit.
“Sebagian layanan masih dilakukan berdasarkan gejala secara terpisah. Kondisi ini berisiko menyebabkan tidak terdeteksinya tanda bahaya pada balita, keterlambatan rujukan kasus serius seperti pneumonia, diare berat, dan gizi buruk, serta belum optimalnya kualitas data pelayanan kesehatan anak,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Mimika menargetkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penerapan MTBS, penyamaan standar diagnosis dan tata laksana balita sakit, validasi data program bayi baru lahir, serta penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) bagi setiap FKTP.
Selain itu, pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara dokter, bidan, dan perawat dalam menerapkan algoritma MTBS secara konsisten. Hasil pertemuan juga akan menjadi dasar pemetaan fasilitas kesehatan beserta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program.
Nelly menambahkan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menyegarkan kembali pemahaman tenaga kesehatan mengenai standar MTBS dan skrining bayi baru lahir, sekaligus mengevaluasi capaian program pelayanan kesehatan bayi baru lahir sepanjang 2026.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dokter dan penanggung jawab program mengenai algoritma standar MTBS serta skrining bayi baru lahir. Kegiatan ini juga menjadi sarana validasi data dan evaluasi capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2026,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
