Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mimika, Alfian Akbar Balyanan, SH (tengah) di dampingi sejumlah Fungsionaris PDI Perjuangan Mimika, Lussy Lokolo, H. Ahmad Duadjin, Maricus Eo dan Ros Okoseray saat jumpa pers dengan wartawan di Sekretariat DPC PDI-P Mimika di Jalan Restu, Timika, Papua, Rabu (16/9) /Foto : Donny.
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,SH dan Wakil Bupati, Johannes Rettob, S. Sos harus tetap konsisten dalam menjalankan visi dan misinya, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kabupaten Mimika menyatakan siap mengawal kelangsungan roda pemerintahan kabupaten Mimika.
“Bupati dan Wabup wajib menjaga kehormatan serta wibawa pemerintah di mata rakyat, bukan hanya kepada segelintir orang ataupun kelompok tertentu, “tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan, SH kepada para awak media dalam jumpa pers yang di gelar di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Mimika di Jalan Restu, Timika, Papua, Rabu (16/9).
DPC PDI Perjuangan Mimika partai berharap agar Bupati dan Wakil Bupati tetap dapat menjaga kekompakan dan keharmonisan dalam menjalankan tanggung jawab yang diembankan oleh rakyat.
“OMTOB diminta untuk tidak mendengar masukan-masukan dari tertentu yang bersifat kontraproduktif atau berlawanan dengan Visi dan Misi Pemkab Mimika, sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk turut mengawal jalannya pemerintahan, “tegasnya.
Selain itu, PDIP Mimika juga mendesak Pemkab Mimika untuk melakukan evaluasi terhadap Bagian Humas dan Protokoler Setda Mimika, sebagai ujung tombak yang menata wajah pemerintahan di hadapan publik Mimika, agar bekerja secara profesional sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan serta sesuai dengan etika penyelenggaraan pemerintahan.
“Sejarah membuat para pengurus partai itu belajar tentang pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengajarkan bahwa meskipun partai diinjak-injak oleh otoriter Rezim Orde Baru kala itu namun putri Sang Proklamator Bangsa IR Soekarno tetap gigih dan militan untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Sehingga terbukti kini partai berada di puncak kekuasaan di Indonesia sebagai bentuk kepercayaan rakyat agar program pemerintah pro rakyat. Demikian pula di Mimika di bawah kepemimpinan OMTOB Omaleng – Rettob yang dipilik bersama-sama oleh rakyat Mimika, “ungkap Alfian.
Menurutnya, PDI Perjuangan Mimika tidak akan membiarkan upaya pelemahan terhadap Wakil Bupati selaku kader kami, yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin merusak hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati.
“Perlu diketahui bahwa dalam konsep ketatanegaraan, Bupati dan Wakil Bupati merupakan ‘Elected official’, sehingga keduanya yang dibebankan untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya dalam satu tahun anggaran kepada rakyat melalui DPRD, hal inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya klausul yang mewajibkan Kepala Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP 13/2019, “katanya.
PDIP berharap agar hal ini patut menjadi evaluasi bersama, sehingga tidak terjadi dikemudian hari. Karena itu kepada Sekretariat DPRD dan Bagian Protokoler Setda, memiliki peran yang sangat krusial untuk membenahi peguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
“PDIP Mimika mendesak kepada Pemkab Mimika untuk melakukan evaluasi terhadap Bagian Humas dan Protokoler, sebagai ujung tombak yang menata wajah pemerintahan dihapan publik, agar bekerja secara profesional berlandaskan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan serta sesuai dengan etika penyelenggaraan pemerintahan, “keluh Alfian.
Partai berlambang Moncong Putih ini berharap, agar Bupati dan Wakil Bupati tetap dapat menjaga kekompakan dan keharmonisan dalam menjalankan tanggung jawab yang diemban oleh rakyat. Serta jangan mendengar masukan-masukan dari pihak lain yang justru kontraproduktif dengan Visi dan Misi Pemkab Mimika. (tim)
