MIMIKA, (timikabisnis.com)– Bupati Sarmi, Dominggus Catue, menegaskan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur dan para Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua di Kantor BPKAD, Kamis (30/7/2026).
Menurut Dominggus, tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pemeriksaan.
Ia menilai, apabila perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka hasil pembangunan tidak akan memberikan kepuasan bagi warga.
“Kita diperhadapkan pada dua penilaian. Tata kelola pemerintah dinilai oleh provinsi dan pemerintah pusat, tetapi masyarakat menilai dari apa yang mereka rasakan dan lihat secara langsung. Karena itu, perencanaan harus benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” ujar Dominggus.
Ia mencontohkan kondisi Kabupaten Sarmi yang hingga kini masih menghadapi persoalan kebutuhan dasar, khususnya di sektor kesehatan. Kabupaten tersebut belum memiliki rumah sakit yang memadai sehingga masyarakat masih harus dirujuk ke Jayapura dengan waktu tempuh sekitar enam hingga delapan jam.
Dominggus juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Papua untuk menyepakati prioritas pembangunan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Menurutnya, kebutuhan daerah perkotaan tentu berbeda dengan daerah terpencil dan kawasan 3T yang masih memerlukan perhatian besar terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemenuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas berbagai program prioritas nasional yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Sarmi, seperti pembangunan rumah sakit pada 2027 dan program Sekolah Rakyat. Menurutnya, program tersebut sangat membantu daerah dengan kemampuan fiskal yang masih terbatas.
Dominggus juga berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar proses perencanaan dan pengusulan program sesuai dengan regulasi pemerintah pusat, sehingga berbagai peluang pendanaan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami berharap Bappenas dapat mendampingi daerah, mulai dari proses perencanaan hingga tahapan untuk mengakses anggaran di pusat. Dengan begitu, kebutuhan dasar masyarakat di setiap kabupaten dapat terpenuhi dan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tuturnya. (Lyddia Bahy).
