MIMIKA, (timikabisnis.com)- Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar lokakarya penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten Mimika periode 2025-2029, Jumat (29/8/2025).
Lokakarya yang bertempat di Ballroom hotel Grand Tembaga dihadiri sebanyak 80 peserta dari berbagai unsur OPD, Forkopimda, instansi vertikal, Basarnas organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, kepala kampung dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya mewakili Bupati Mimika, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Frans Kambu mengatakan kabupaten Mimika dengan kondisi geografis yang beragam tentunya memiliki resiko beragam pula seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi hingga tsunami.
Kita tentunya tidak harap bencana terjadi namun kesiapsiagaan adalah kunci utama untuk meminimalkan dampak dan mempercepat pemulihan.
Menyikapi hal ini, kata Frans, kita tidak boleh lengah, tidak boleh hanya bersikap reaktif saat bencana terjadi.
” Kita harus membangun sebuah paradigma baru yaitu paradigma proaktif dan preventif. Penanggulangan bencana bukan sekedar urusan respon darurat melainkan sebuah siklus yang utuh mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat hinggax pasca bencana,” ucap Frans.
Disinilah letak vitalnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan disusun bersama.
” Dokumen ini bukanlah sekedar tumpukan kertas atau formalitas administrasi. Dokumen ini akan menjadi peta jalan, panduan strategis dan komitmen bersama seluruh elemen di kabupaten Mimika dalam upaya mengurangi resiko bencana secara berencana, terpadu dan berkelanjutan,” jelasnya.
Frans juga menekankan pentingnya prinsip kolaborasi pentahelix dimana pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media bersatu padu satukan visi dan langkah untuk membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana benar-benar efektif dan tepat sasaran.
” Mari kita pastikan dokumen ini memuat langkah-langkah mitigasi yang jelas, strategi kesiapsiagaan yang terukur, mekanisme respons yang cepat dan tepat serta program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan,” tandasnya. (Lyddia Bahy).
