MIMIKA,(timikabisnis.com) – Bupati Mimika Johannes Rettob mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera menuntaskan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025.

Dikatakan Bupati Jhon Rettob, Dari total 58 OPD yang ada, hingga saat ini baru 11 OPD yang telah melaporkan LAKIP Tahun 2025. Kondisi tersebut dinilai menghambat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Dalam tiga hari ke depan, saya minta OPD-OPD yang belum menyampaikan laporan agar segera menyelesaikannya,” tegas Bupati Johannes Rettob saat memberikan arahan saat memimpin apel pada Senin (10/2/2026).

Ia menegaskan, apabila hingga batas waktu tersebut masih terdapat OPD yang belum melaporkan LAKIP, maka Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah diminta untuk melaporkan secara resmi kepada dirinya.

“Bagian Ortal tolong sampaikan kepada saya jika masih ada OPD yang belum melapor. Yang masih kepala batu, kita ganti pimpinan OPD-nya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, tidak boleh lagi ada praktik kerja yang tertutup di lingkungan birokrasi.

“Kita sekarang transparan, tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi. Mari bekerja dengan jujur dan kerjakan semuanya dengan baik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Johannes Rettob juga mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi teladan bagi masyarakat. Pelayanan publik yang prima, lanjutnya, hanya dapat terwujud apabila internal birokrasi telah tertib secara disiplin dan administrasi.
Memasuki tahun 2026, ia mengajak seluruh ASN di Kabupaten Mimika untuk mengubah pola pikir sebagai abdi negara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Kalau kita sendiri tidak melakukannya dengan baik, bagaimana kita bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(Lyddia Bahy)