MIMIKA,(timikabisnis.com) – Bupati Mimika, Johanes Rettob, menyoroti lemahnya koordinasi dan pembagian tugas di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia meminta para pimpinan OPD tidak lagi menjalankan pekerjaan secara sendiri-sendiri, tetapi melibatkan seluruh jajaran sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan Rettob saat memberikan arahan dalam apel gabungan di halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, setiap OPD telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. Karena itu, pimpinan OPD harus mampu mengatur serta mendistribusikan pekerjaan secara merata kepada sekretaris, kepala bidang, hingga seluruh staf.
Ia mengaku masih menerima laporan adanya pimpinan OPD yang cenderung bekerja sendiri dan hanya melibatkan beberapa orang tertentu, sementara pejabat maupun staf lainnya tidak diberdayakan secara maksimal.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program pemerintahan karena tanggung jawab masing-masing pegawai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Jangan sampai kepala OPD bekerja sendiri hanya dengan tiga atau empat orang, sementara ada sekretaris dan kepala bidang yang seharusnya juga menjalankan tugasnya. Semua harus diberikan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing,” tegas Rettob.
Selain pembagian tugas, ia juga menyoroti adanya kesenjangan dan kelompok-kelompok tertentu di lingkungan kerja yang berpotensi menghambat komunikasi serta kerja sama ant pegawai.
Rettob menegaskan, pola kerja pemerintahan harus dibangun atas dasar keterbukaan, kebersamaan, dan kolaborasi. Kerja sama tidak hanya diperlukan di lingkungan internal OPD, tetapi juga harus diperkuat dalam koordinasi lintas perangkat daerah.
“Kita harus bekerja secara kolaboratif. Tidak boleh ada lagi gap atau kelompok-kelompok di antara staf. Kita harus saling bekerja sama, saling berkoordinasi, baik di dalam OPD maupun lintas OPD,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para pimpinan OPD agar tidak merasa paling benar dan menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari bawahan. Menurutnya, komunikasi dua arah menjadi salah satu kunci dalam membangun organisasi pemerintahan yang sehat dan produktif.
Lebih lanjut, Rettob menegaskan bahwa kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya sebatas hadir di kantor atau mengikuti apel. Disiplin harus tercermin melalui kesungguhan, tanggung jawab, dan hasil kerja dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan.
Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD membenahi manajemen kerja, memastikan setiap pegawai memahami tanggung jawabnya, serta mendorong peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kedisiplinan ASN harus diwujudkan melalui tanggung jawab dan pelaksanaan tugas yang nyata. Saya berharap para pimpinan OPD dapat membangun manajemen pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas pegawai demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
