Anggota DPRD Mimika dari Komisi B, Muhammad Nurman S Karupukaro/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Anggota DPRD Mimika dari Komisi B angkat bicara terkait kebijakan pemerintah kabupaten Mimika dari hasil Rapat Evaluasi pandemi Covid-19 pada Senin (11/1) lalu, yang hasil keputusannya tidak memberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) namun masih tidak memperbolehkan Kegiatan Belajar mengajar secara tatap muka.
“Dengan kebijakan pemerintah daerah yang masih belum memperbolehkan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah bisa berdampak buruk bagi dunia pendidikan, sebab sudah hampir setahun anak anak tidak sekolah secara efektif. Saya khawatir anak anak tidak lagi kenal sekolah, kenal guru dan bahkan materi pelajaran secara maksimal,” tegas Nurman S Karupukaro kepada wartawan, Rabu (13/1).
Menurutnya, kalau belajar tatap muka tidak diperbolehkan dan juga acara dan kegiatan resmi seharusnya juga aktifitas pasar yang melibatkan kerumunan warga harus jadi perhatian pemerintah.
“Apa bedanya pasar dan sekolah. Kalau pasar dan tempat keramaian diizinkan lalu kenapa belajar tatap muka masih dilarang, kalau pemerintah berani dengan prinsip kehati hatian saya yakin belajar tatap muka sudah mesti dijalankan,”katanya.
Nurman mengakui, kalau pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan serius menerapkan belajar secara tatap muka dapat dijalankan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dengan langkah langkah pencegaha yaitu pihak sekolah bisa mengatur posisi jarak kursi dan mengatur waktu belajar dalam sehari bisa beberapa kali.
“Perlu sosialisasi dan penyuluhan kepada pihak sekolah dan guru dalam hal menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dalam rangka memproteksi penularan dengan tetap pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Dan sekolah bisa mengatur agar proses belajar tatap muka kalau siswanya dalam satu ruangan cukup banyak, bisa diatur waktunya dengan setiap hari bisa dua kali atau tiga kali bertatap muka,”saran Nurman.
Dirinya memang mengakui bahwa persoalan anggaran untuk penanganan Covid-19 memang menjadi kendala, apalagi APBD 2021 belum bisa dilakukan. Namun pemerintah harus punya langkah langkah untuk menyelamatkan pendidikan dan lebih khusus yang ada di pinggiran kota, pedalaman pesisir.
“Kalau sekolah di kota selama ini sudah berjalan belajar secara online karena didukung berbagai fasilitas pendukung seperti, kemampuan orang tua untuk membeli perangkat seperti Handphone, Leptop atau komputer. Tapi bagaimana dengan sekolah sekolah yang jauh yang tak punya akses internet dan kemampuan siswa terbatas, semakin ketinggalan mata pelajaran. Proteksi lainnya bagi guru guru di pedalaman untuk memastikan dalam kondisi sehat melalui test kesehatan sehingga menghindari penularan,”pinta Nurman. (opa)
