MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dokumen Grand Design menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan arah pembangunan di Kabupaten Mimika berjalan secara terencana, terpadu, dan berorientasi pada pembangunan kependudukan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun hingga mengimplementasikan berbagai program pembangunan.
Hal tersebut disampaikan John Rahail, akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), selaku narasumber dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, John menekankan pentingnya pembangunan berwawasan kependudukan sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM), terutama dalam menghadapi peluang bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada 2035.
Menurutnya, bonus demografi tidak akan memberikan manfaat secara otomatis, melainkan membutuhkan persiapan melalui perencanaan pembangunan yang tepat dengan memperhatikan berbagai indikator pembangunan manusia.
“Bonus demografi tahun 2035 merupakan peluang besar bagi Kabupaten Mimika. Namun, peluang ini harus dipersiapkan melalui perencanaan pembangunan yang benar-benar berwawasan kependudukan,” jelas John.
Ia menambahkan, dokumen Grand Design Kabupaten Mimika telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Penyelarasan tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mimika.
Selain itu, John menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor dan kewilayahan dalam pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, kondisi geografis Mimika yang terdiri atas wilayah pegunungan, dataran, dan pesisir membutuhkan perencanaan program yang terpadu serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Ia mencontohkan sektor pendidikan. Menurutnya, peningkatan angka partisipasi sekolah tidak cukup hanya mengandalkan program pendidikan, tetapi juga harus didukung kemudahan akses, ketersediaan infrastruktur, serta sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Mimika telah menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), yang saat ini telah berada di Tim Legislasi DPRK. Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum untuk memperkuat integrasi dan sinergi program pembangunan lintas sektor.
“Kalau indikator pembangunan dalam PJPK masih dilaksanakan secara sektoral dan berjalan sendiri-sendiri, maka percepatan pembangunan akan sulit tercapai. Karena itu, dibutuhkan pendekatan terpadu berbasis wilayah dan anggaran,” tegasnya.
Melalui penerapan Grand Design dan penguatan regulasi PJPK, pembangunan di Kabupaten Mimika diharapkan semakin terarah dan merata. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(Liddya Bahy)

