Toleransi sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif

MIMIKA,(timikabisnis.com) – Toleransi tidak sekadar menjadi landasan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, tetapi juga merupakan fondasi penting untuk memperkuat demokrasi, merawat persatuan, dan mewujudkan pembangunan yang adil serta inklusif bagi seluruh masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Sesi II – Pleno 1 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026). Mengusung tema “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif”, forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan akademisi.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., hadir sebagai salah satu narasumber bersama Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, S.E., M.H.; Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, H. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D.; serta akademisi Papua, Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber berbagi pengalaman dan perspektif mengenai pentingnya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Toleransi dinilai menjadi salah satu pilar utama demokrasi karena kehidupan demokratis tidak hanya ditentukan oleh sistem pemerintahan dan proses politik, tetapi juga oleh jaminan atas hak, kebebasan, serta kesempatan yang setara bagi setiap warga negara.

Toleransi juga tidak cukup dimaknai sebagai sikap saling membiarkan perbedaan. Nilai tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang adil, kepemimpinan inklusif, pelayanan tanpa diskriminasi, perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta ruang dialog yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, hal ini menjadi perhatian penting karena kabupaten dan kota merupakan ruang terdekat bagi masyarakat untuk merasakan kehadiran negara melalui kebijakan, pelayanan publik, dan pengelolaan kehidupan sosial.

Sebagai daerah yang dihuni masyarakat dari beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat, Mimika memiliki pengalaman sekaligus tantangan dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan sosial yang perlu dirawat melalui dialog, komunikasi, sikap saling menghormati, serta kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Pengalaman Mimika dalam mengelola kehidupan masyarakat yang majemuk juga menjadi salah satu alasan penting daerah ini dipercaya menjadi tuan rumah KKT II Tahun 2026.

Penyelenggaraan konferensi di Papua Tengah memiliki makna strategis dalam memperluas perspektif nasional mengenai praktik toleransi. Melalui kegiatan ini, pengalaman dan pembelajaran dari kawasan timur Indonesia diharapkan semakin mendapat ruang dalam diskusi nasional mengenai kerukunan, dialog lintas iman, dan pembangunan masyarakat yang inklusif.

Forum tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun kemajuan fisik wilayah. Lebih dari itu, kualitas pembangunan harus tercermin dari kemampuan pemerintah menghadirkan rasa aman, keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang identitas.

Daerah yang toleran adalah daerah yang mampu menjamin setiap warga dapat menjalankan keyakinan, mengekspresikan identitas budaya, memperoleh pelayanan publik, serta berpartisipasi dalam pembangunan secara aman dan bermartabat.

Karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya mendorong kemajuan wilayah, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan melindungi keberagaman sebagai bagian dari kekuatan bangsa.

Konferensi Kota Toleran II Tahun 2026 yang diinisiasi SETARA Institute menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, komunitas, media, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan.

Melalui pertukaran pengalaman dan gagasan tersebut, konferensi diharapkan menghasilkan rekomendasi serta komitmen bersama untuk memperkuat kebijakan dan praktik toleransi di tingkat daerah.

Mengusung tema besar “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan”, KKT II Tahun 2026 menjadi momentum untuk menegaskan bahwa keberagaman bukanlah penghalang pembangunan, melainkan kekuatan yang harus dikelola dan dirawat bersama.

Dari Mimika, pesan untuk Indonesia kembali ditegaskan bahwa demokrasi yang kuat membutuhkan toleransi, pembangunan yang berkualitas membutuhkan keadilan, dan masa depan bangsa yang damai hanya dapat diwujudkan apabila setiap warga memiliki ruang yang sama untuk hidup, berkembang, serta berkontribusi tanpa diskriminasi.(Liddya Bahy)

Administrator Timika Bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *