MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika menggelar Semiloka Daerah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk mematangkan rencana program pemberdayaan di empat kampung melalui pembahasan hasil kajian awal dan studi kelayakan.
Kegiatan ini bertujuan memastikan program pemberdayaan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, sekaligus tetap memperhatikan budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
Semiloka tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Cenderawasih 66, Timika, Rabu (11/11/2026), dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, akademisi, tokoh adat, kepala distrik, kepala kampung hingga pemangku kepentingan lainnya.
Empat kampung yang menjadi sasaran kajian meliputi Kampung Aparuka di Distrik Mimika Barat, Kampung Aikawapuka di Distrik Mimika Tengah, serta Kampung Mafasimamo dan Kampung Fakafuku di Distrik Agimuga.
Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Fransiskus Bokeyau, mengatakan pembangunan daerah harus memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat yang tinggal di wilayah terpencil.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai komunitas adat terpencil masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, serta peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
Fransiskus menegaskan, pendekatan pembangunan bagi masyarakat adat harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat. Identitas, adat istiadat, serta nilai-nilai kearifan lokal harus tetap menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pemberdayaan.
“Komunitas adat terpencil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kabupaten Mimika. Mereka memiliki identitas, adat istiadat, budaya, nilai-nilai kearifan lokal, serta pola kehidupan yang harus kita hormati dan lindungi,” tegas Fransiskus.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai salah satu warisan budaya masyarakat adat. Menurutnya, keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran penting dalam membiasakan anak-anak menggunakan bahasa daerah agar identitas budaya tetap terpelihara di tengah perkembangan zaman.
Fransiskus berharap hasil kajian akademis yang dipaparkan dalam semiloka tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Ia menekankan bahwa masyarakat adat harus ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Karena itu, keterlibatan masyarakat perlu dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.
Sementara itu, Kepala Seksi Komunitas Adat Terpencil Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Natalia Membala, menjelaskan bahwa semiloka tersebut merupakan bagian dari tahapan persiapan pemberdayaan sosial bagi komunitas adat terpencil.
Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut.
Natalia menjelaskan, kajian yang dibahas dalam semiloka mencakup kondisi sosial masyarakat, kebutuhan dasar, potensi wilayah, hingga berbagai persoalan yang dihadapi warga di empat kampung calon lokasi pemberdayaan.
Ia mengatakan,Dalam proses penyusunan kajian, akademisi dari Universitas Cenderawasih Jayapura turut dilibatkan. Sebelumnya, mereka telah berperan dalam pemetaan sosial, penjejakan awal, serta penyusunan studi kelayakan.
Selain itu, kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Mimika sebagai narasumber.
Menurut Natalia, forum ini menjadi wadah untuk menyatukan pandangan berbagai pihak sekaligus mengidentifikasi dukungan program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara lintas sektor.
“Melalui semiloka ini, kami berharap dapat teridentifikasi dukungan program dan kegiatan lintas sektor dari perangkat daerah maupun pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil,” ungkap Natalia.(Liddya Bahy)
