MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mulai mematangkan penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan kesehatan berbasis masyarakat.
Pembahasan awal kebijakan tersebut digelar pada Kamis (8/10/2026) dengan melibatkan sejumlah pihak lintas sektor. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan rancangan kebijakan sekaligus memperjelas peran masing-masing pihak dalam penerapan PHBS di Kabupaten Mimika.
Ketua Panitia kegiatan, Nelly Pangaribuan, mengatakan penerapan PHBS bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun tenaga kesehatan. Individu, keluarga, dan masyarakat juga harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam membangun kebiasaan hidup sehat.
“Pertemuan ini dilaksanakan untuk mendorong tersedianya kebijakan daerah tentang PHBS sebagai salah satu indikator program promosi kesehatan melalui penyelarasan rancangan dan penegasan peran lintas sektor sebelum proses penetapan,” ujarnya.
Menurut Nelly, Mimika masih menghadapi sejumlah persoalan kesehatan, mulai dari malaria, tuberkulosis (TBC), stunting, penyakit tidak menular hingga masalah kesehatan lingkungan.
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan penguatan upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat juga dinilai penting agar upaya menjaga kesehatan tidak hanya bergantung pada pelayanan kesehatan ketika masyarakat sudah mengalami sakit.
Penerapan PHBS nantinya diharapkan dapat dilakukan dalam berbagai tatanan kehidupan, mulai dari rumah tangga, satuan pendidikan, tempat kerja hingga lingkungan masyarakat. Pelaksanaannya akan didukung oleh puskesmas bersama perangkat daerah dan pihak lintas sektor lainnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau, menilai PHBS memiliki posisi strategis dalam pembangunan kesehatan karena mendorong masyarakat terlibat langsung dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan.
Ia menegaskan, persoalan kesehatan di Mimika tidak cukup diselesaikan hanya melalui pelayanan pengobatan. Pencegahan dan perubahan perilaku masyarakat harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kesehatan.
“Kebijakan ini harus mampu menjawab kebutuhan di lapangan, tidak berhenti sebagai dokumen administratif. PHBS harus menjadi gerakan bersama yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pihak terkait,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi tahapan untuk membahas, memfinalisasi, dan mengharmonisasi rancangan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang PHBS.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap berbagai masukan, pembagian peran lintas sektor, serta rencana tindak lanjut dapat dirumuskan sebagai dasar penyempurnaan sebelum kebijakan ditetapkan.
Dengan adanya kebijakan tersebut, PHBS diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi dapat tumbuh menjadi budaya hidup sehat yang diterapkan secara konsisten oleh masyarakat Mimika.
Pemerintah Kabupaten Mimika juga mendorong agar penerapan PHBS menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, tempat kerja, keluarga, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan mendukung peningkatan kualitas hidup.(Liddya Bahy)
