MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Upaya tersebut dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika melalui sosialisasi Dokumen Manajemen Pengetahuan SPBE yang digelar di Hotel Horison Ultima, Kamis (17/9/2026).
Asisten III Setda Mimika, Herry Onawame, mengatakan manajemen pengetahuan memiliki peran strategis dalam memastikan pengetahuan, data, dan pengalaman penyelenggaraan SPBE dapat dikelola sebagai aset kelembagaan.
“Manajemen pengetahuan harus kita pahami sebagai bagian penting dari upaya membangun organisasi pemerintahan yang mampu belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu,” ujar Herry saat memberikan sambutan.
Menurut Herry, pengelolaan pengetahuan tidak boleh bergantung pada individu tertentu. Perubahan personel, pergantian pejabat, maupun perubahan struktur organisasi tidak seharusnya menyebabkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dibangun ikut hilang.
Karena itu, pengetahuan perlu menjadi bagian dari memori kelembagaan sehingga dapat terdokumentasi, diwariskan, dan dikembangkan oleh aparatur berikutnya.
Herry juga menyoroti indeks SPBE Kabupaten Mimika yang masih berada pada kategori cukup. Menurutnya, penguatan SPBE tidak semata-mata dilakukan dengan menambah aplikasi, tetapi harus diikuti pembenahan tata kelola, koordinasi, serta pengelolaan pengetahuan di lingkungan pemerintah daerah.
“Persoalan kita bukan pada kekurangan aplikasi, tetapi pada tata kelola, koordinasi, dan pengelolaan pengetahuan di berbagai bidang,” tegasnya.
Selain manajemen pengetahuan SPBE, Herry meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan dukungan aktif dalam penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Rintik) Kabupaten Mimika.
Rintik diharapkan menjadi pedoman bersama dalam menentukan arah pembangunan TIK, pengembangan sistem digital pemerintahan, integrasi data, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Menurut Herry, dokumen tersebut juga penting untuk memastikan keberlanjutan program smart city agar dapat berjalan secara terarah, terukur, dan terintegrasi.
Ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak membangun sistem maupun aplikasi secara sendiri-sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan integrasi dengan perangkat daerah lainnya.
“Integrasi dan kolaborasi menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai masing-masing OPD membangun sistem dan aplikasi tanpa memperhatikan kebutuhan integrasi dengan perangkat daerah lainnya,” katanya.
Herry berharap seluruh jajaran Pemkab Mimika terbuka terhadap perubahan, aktif berbagi pengetahuan, mampu berkolaborasi, serta menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan tim penyusun dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB).
“Teknologi hanyalah salah satu instrumen. Yang jauh lebih penting adalah kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, budaya kerja, serta kemampuan kita dalam mengelola dan memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
