MIMIKA,(timikabisnis.com) – Upaya menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat di Kabupaten Mimika terus diperkuat. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Mimika menyatukan langkah untuk merespons berbagai persoalan keamanan yang terjadi belakangan ini, termasuk kasus penganiayaan berat hingga pembunuhan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat tertutup yang berlangsung di ruang serbaguna DPRK Mimika, Rabu (2/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung Ketua DPRK Mimika,Primus Natikapareyau,Wakil Ketua I,Asri Akkas,Wakil Ketua III,Ester Tsenawatme dan Anggota lainnya. Hadir juga Bupati Mimika Johannes Rettob, Kapolres Mimika AKBP Alredo A. Rumbiak, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Teuku Jozanda, serta seluruh jajaran DPRK Mimika.
Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau mengatakan, pertemuan tersebut membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus merumuskan langkah bersama dalam menangani persoalan yang terjadi.
Menurut Primus, salah satu hal penting yang menjadi kesepakatan bersama adalah penegakan hukum positif terhadap setiap tindakan kekerasan yang terjadi di luar konteks perang adat.
“Kami berbicara di dalam, pertama hukum positif harus diambil supaya hal ini ditegakkan. Karena sayang sekali kalau ini adat berjalan terus, dan sudah jauh menyimpang dari adat dan Undang-Undang,” ujar Primus kepada wartawan seusai rapat, didampingi Kapolres dan Dandim Mimika.
Ia menjelaskan, jika mengacu pada hukum adat perang, aksi saling serang seharusnya berlangsung dalam konteks perang. Namun, menurutnya, kekerasan yang terjadi di luar konteks tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan adat.
“Ini kan tidak, membunuh di luar, ini sudah menyimpang sekali. Kalau saling serang di luar lalu sampaikan ini adat, itu bahaya. Masyarakat akan berpikir dan semena-mena melakukan kejahatan di luar ini (perang), akhirnya yang lain ikut ketakutan, dan jangan sampai menyasar lainnya,” jelasnya.
Karena itu, lanjut Primus,DPRK bersama Forkopimda Mimika sepakat agar penanganan terhadap tindakan kekerasan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.
Selain penegakan hukum, DPRK juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memberikan dukungan anggaran dalam upaya menjaga situasi keamanan.
“Kedua, kita (dewan) juga berbicara dengan Pak Bupati (Mimika) untuk mendukung anggaran,” kata Primus.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Mimika dan Dandim 1710/Mimika yang telah menyiapkan pos tanggap darurat serta berbagai langkah pengamanan dalam menjaga kondisi kamtibmas di Mimika.
“(Dukungan DPRK) Kami dengan Forkopimda sudah buat kesepakatan, salah satunya adalah hukum positif harus dilakukan agar ini (konflik) tidak menyimpang. Kita tadi duduk bersama dan menandatangani kesepakatan itu juga sama-sama,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut,kata dia, Forkopimda juga menyepakati langkah pemulangan warga yang terlibat dalam konflik ke daerah asalnya.
Primus mengatakan, langkah tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya meredakan situasi, mengingat sebagian pihak yang terlibat konflik diketahui merupakan warga dari kabupaten lain.
“Kesepakatan kita salah satunya kita pulangkan, kembalikan ke daerahnya dia (oknum yang berkonflik),” tegasnya.
Meski demikian, Primus mengatakan belum ada rencana untuk menggelar pertemuan lintas kabupaten terkait langkah pemulangan tersebut.
Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Alredo A. Rumbiak mengatakan, rapat Forkopimda juga menghasilkan sejumlah kesepakatan lainnya, termasuk pembentukan tim terpadu.
Tim tersebut akan melibatkan unsur aparat keamanan, Forkopimda, DPRK, Pemerintah Kabupaten Mimika, tokoh agama, serta tokoh adat.
Menurut Rumbiak, penanganan konflik tidak cukup hanya dengan menghentikan aksi kekerasan. Setelah situasi kembali kondusif, diperlukan upaya lanjutan untuk membangun pemahaman baru di tengah masyarakat.
“Yang terpenting adalah setelah ini (konflik) selesai, tidak boleh berhenti saja. Harus diikuti dengan pembentukan paradigma baru, pemahaman masyarakat,” tutur Rumbiak.
Ia menilai, pola saling membalas hanya akan membuat persoalan terus berulang. Karena itu, masyarakat perlu didorong untuk meninggalkan pemikiran bahwa setiap persoalan harus diselesaikan dengan aksi balasan.
“Karena kalau selama berpikirnya perang itu dibalasnya harus dengan (korban) lagi, tidak akan berhenti. Mungkin saat ini, kalau besok ada kejadian, terulang lagi, baku balas,” katanya.
Kapolres menegaskan, pertemuan tersebut tidak semata-mata membahas bagaimana menghentikan konflik atau perang yang terjadi, tetapi juga bagaimana membangun perubahan pola pikir di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam konflik.(Anis Batalotak)
