MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika masih melakukan evaluasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai tahapan akhir sebelum melelang paket-paket pekerjaan fisik tahun 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan harga satuan pekerjaan dengan kondisi terkini menyusul kenaikan harga bahan bangunan akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, mengatakan evaluasi HPS dilakukan secara cermat karena kenaikan harga BBM berdampak pada hampir seluruh komponen pekerjaan konstruksi.
“Masalah HPS ini kita tidak main-main karena perkembangan evaluasi berkaitan dengan kenaikan harga barang. BBM yang naik berdampak pada seluruh produk, sehingga kita harus melakukan penyesuaian,” kata Yoga, Rabu (8/7/2026).
Selain mengevaluasi HPS, Dinas PUPR juga menindaklanjuti surat edaran Balai Jasa Konstruksi mengenai penyesuaian koefisien pekerjaan pada setiap bidang, mulai dari Bina Marga, Cipta Karya, hingga Sumber Daya Air.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan nilai pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan.
Yoga menjelaskan, kegiatan nonfisik seperti pelatihan tetap berjalan sesuai jadwal. Sementara itu, pelaksanaan pekerjaan fisik masih menunggu penyelesaian seluruh proses administrasi sebelum memasuki tahapan lelang.
Ia mengatakan proses lelang jasa perencanaan dan pengawasan telah selesai di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Tahapan berikutnya adalah pelimpahan paket-paket pekerjaan fisik untuk diproses melalui mekanisme lelang.
Menurutnya, Dinas PUPR juga diminta menyampaikan rincian paket pekerjaan fisik yang belum dilimpahkan beserta alasan keterlambatan masing-masing paket. Namun, hingga saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan capaian progres fisik karena masih menunggu pembaruan data.
Dinas PUPR menargetkan seluruh paket pekerjaan fisik sudah memasuki tahap kontrak pada Agustus 2026. Paket-paket tersebut mencakup pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan, pembangunan gedung dan jalan lingkungan, hingga pekerjaan normalisasi sungai dan pembangunan talud.
“Kita berharap seluruh paket sudah berkontrak pada Agustus. Setelah itu pekerjaan bisa segera berjalan dan dalam sekitar tiga bulan berikutnya diharapkan sudah dapat diselesaikan,” pungkas Yoga.(*Liddya Bahy*)
