MIMIKA,(timikabisnis.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Fraksi Eme Neme Yauware – Partai Perindo, Rampeani Rachman, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi pasca kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penimbunan BBM maupun praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat pascakenaikan harga bahan bakar.
“Terkait naiknya harga Pertamax, saya minta dengan tegas kepada OPD terkait untuk segera mengambil langkah antisipasi. Jangan sampai ada penimbunan oleh oknum-oknum yang dapat merugikan masyarakat banyak,”ujar Rampeani Rachman kepada wartawan, Kamis (11/6/2026)
Lanjutnya, Disperindag perlu meningkatkan pengawasan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Mimika. Bahkan, pengawasan tersebut perlu dilakukan secara rutin setiap hari guna memastikan distribusi BBM berjalan normal dan stok tetap tersedia.
“Saya minta Disperindag lebih sering melakukan kontrol, atau bila perlu setiap hari turun langsung ke SPBU. BBM merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan tidak boleh menjadi objek permainan pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Rameani menilai kenaikan harga Pertamax dan Dexlite berpotensi membuat sebagian masyarakat akan beralih menggunakan Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan Pertamina.
“Karena Pertamax sudah naik harga, tentu masyarakat akan beralih ke Pertalite. Oleh karena itu, Disperindag harus lebih ketat, lebih tegas, dan turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi distribusi BBM,” katanya.
Ia juga meminta Disperindag menggandeng aparat keamanan untuk melakukan pengawasan bersama guna mencegah terjadinya penimbunan maupun praktik penyalahgunaan distribusi BBM.
Selain pemerintah daerah, Rameani meminta Pertamina memastikan pasokan BBM di Mimika tetap aman dan tersedia bagi masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan stok harus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Saya juga meminta Pertamina untuk memastikan stok BBM selalu tersedia dan penyalurannya berjalan lancar. Jangan sampai ada gangguan distribusi yang berdampak pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta Bupati Mimika memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menginstruksikan Disperindag untuk rutin melakukan pengawasan rutin dan ketat di setiap SPBU, serta mengantisipasi hal hal yang berpotensi merugikan masyarakat banyak.
“Saya berharap Bupati dapat memberikan arahan langsung kepada Disperindag untuk rutin melakukan pengawasan rutin dan ketat di setiap SPBU serta mengantisipasi hal hal yang berpotensi merugikan masyarakat banyak,”ujarnya.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga pada Rabu (10/6) mengumumkan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026.
Pertamax (RON 92): dari Rp. 12.600/liter menjadi Rp. 16.650/liter
Pertamax Turbo (RON 98): Rp. 21.200/liter (tetap)
Dex Series
Dexlite (CN 51): Rp. 23.500/liter. (tetap)
Pertamina Dex (CN 53): Rp. 25.350/liter (tetap)
Menurutnya, Kenaikan harga tersebut akan memunculkan kekhawatiran meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi, sehingga pengawasan distribusi dan ketersediaan stok dinilai perlu diperketat untuk mencegah praktik penimbunan dan menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. (Anis Batalotak)
