MIMIKA,(timikabisnis.com) – Bupati Mimika Johannes Rettob mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan disiplin kerja dan kepatuhan terhadap aturan kepegawaian.
Ia menegaskan bahwa hak yang diterima pegawai harus sejalan dengan kewajiban yang dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan Johannes Rettob saat memimpin apel di halaman Pusat Pemerintahan SP 3, Senin (8/6/2026).
“Masuk kerja, absen, dan lakukan tugas dengan baik. Tidak boleh, tidak masuk kerja tetapi meminta hak dibayarkan penuh. Kita harus bekerja dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Johannes juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN atas kerja keras yang telah dilakukan selama proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berkat kerja sama seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-11 kalinya.
“Terima kasih kepada Bapak-Ibu semua. Dari hasil pemeriksaan, Kabupaten Mimika kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kesebelas kalinya,” ujarnya.
Meski berhasil mempertahankan opini WTP, Johannes mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terlena dengan capaian tersebut. Menurutnya, masih terdapat sejumlah temuan administrasi dan keuangan yang harus segera ditindaklanjuti.
Ia mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan OPD untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Kita jangan terlalu terlena oleh opini ini. Masih banyak hal yang harus kita tindaklanjuti,” katanya.
Selain itu, Johannes menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan pihak ketiga. Ia meminta kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna mencegah pelanggaran yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan.
Menurutnya, pengawasan yang ketat dan konsisten menjadi salah satu kunci untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Liddya Bahy)
