Timika (timikabisnis) – Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja ke Kampung Waa Banti, Distrik Tembagapura, pada Kamis (21/5/2026).
Rombongan bergerak dari Timika menuju Tembagapura pukul 07:30 WIT ini bertujuan meninjau langsung kondisi masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, serta memantau pelaksanaan pelayanan dasar dan penanganan masalah kemanusiaan di wilayah tersebut.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Pansus Kemanusiaan DPRK Mimika, Anton N. Alom, didampingi Wakil Ketua Luther Beanal, Sekretaris Amon Jamang, serta anggota Ester Rika Komber, Adolf Omaleng, Darwin Rombe, rombongan didampingi oleh pimpinan DPRK Mimika, Ester Tsenawatme selaku wakil ketua III DPRK Mimika. Turut hadir Kepala Distrik Tembagapura, Dev Tahiratu, serta Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Tembagapura, Iptu Eksan Laane, dan perwakilan Managemen PT. Freeport Indonesia. Kedatangan rombongan diterima secara hangat oleh Kepala Kampung, beserta perangkat kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan warga setempat.
Dalam sesi dialog dan pertemuan dengan warga, anggota Pansus mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Di antaranya keterbatasan akses jalan yang menyulitkan distribusi kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Ketua Pansus Kemanusiaan DPRK Mimika, Anton N. Alom, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan wujud nyata kehadiran lembaga legislatif di tengah masyarakat. “Kami datang ke sini untuk melihat langsung apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan mendesak warga Distrik Tembagapura,” ujarnya.
Ia menambahkan, kunjungan ini dilakukan menyusul adanya aduan dari masyarakat Waa Banti yang kesulitan mengakses jalur menuju kota. Kesulitan itu terjadi karena akses jalan dari kampung ke mile 68 dipasang palang pembatas sebagai dampak dari kasus penembakan yang sempat terjadi di wilayah tersebut.
Anton menegaskan, fokus utama kedatangan tim Pansus adalah menangani aspek kemanusiaan, bukan menyelesaikan persoalan konflik. “Tiga marga yang mendiami Distrik Tembagapura yakni Marga Omaleng, Jamang, dan Omabak berhak hidup layak, mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi yang memadai,” tegasnya.
Ia juga menyoroti hak asal-usul masyarakat setempat. “Masyarakat adat sudah ada di sini jauh sebelum kehadiran Freeport. Oleh karena itu, hak tempat tinggal dan kehidupan masyarakat harus dikembalikan dan dihargai,” lanjut Anton.
Terkait masalah keamanan dan pembangunan fasilitas umum, Anton meminta dukungan masyarakat untuk menyediakan lahan pembangunan kantor Distrik, markas Komando Rayon Militer (Koramil), dan kantor Polsek. “Polsek dan Koramil hadir untuk melayani dan menjaga keamanan warga. Maka dari itu, kami berharap masyarakat bersedia membebaskan lahan guna pembangunan fasilitas pelayanan tersebut,” katanya.
Sementara itu, Tokoh Pemuda setempat, Obed Natkime, menyampaikan rasa syukur atas respon cepat pihak dewan. Ia bersama sejumlah pemuda sebelumnya sempat berkunjung ke Timika untuk menyampaikan persoalan yang dialami warga Waa Banti, dan hari ini mendapati respon nyata berupa kunjungan kerja tim Pansus.
Obed kembali menegaskan persoalan utama yang dihadapi, yaitu penutupan akses Jalan 68 menuju Waa Banti. “Kami berharap akses jalan itu segera dibuka kembali. Jalan 68 adalah urat nadi kehidupan kami, jangan sampai dibatasi atau dipasang palang,” ujarnya.
“Masalah keamanan ranahnya aparat berwenang, tapi jangan sampai hal itu menghambat aktivitas dan kehidupan warga. Jangan lagi ada tindakan yang mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat seperti ini,” tegasnya.
Mengenai penyediaan lahan untuk pembangunan kantor Distrik, Obed memastikan masyarakat tidak akan keberatan. “Lahan itu sudah sejak lama diserahkan oleh nenek moyang kami untuk dikelola pemerintah. Tidak ada masalah jika pemerintah hendak membangun kantor Distrik maupun Polsek,” jelasnya.
Selain itu, Obed juga mengkritisi pengelolaan limbah atau tailing oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, penampungan limbah yang ada saat ini berisiko memicu longsor. Ia menyarankan agar limbah tersebut dialirkan langsung ke sungai sesuai alur yang sudah direncanakan agar tidak menumpuk dan membahayakan lingkungan.
Ia juga mempertanyakan keberadaan patroli keamanan di wilayahnya. Dulu, saat masih menjabat Kapolsek terdahulu, patroli dilakukan dua kali seminggu, namun saat ini kegiatan tersebut sudah jarang terlihat.
Menanggapi berbagai aspirasi warga, Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme, berharap ada kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan manajemen PTFI dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah dan PTFI sangat dibutuhkan agar segala persoalan di sini teratasi. Mulai dari pembangunan fasilitas sekolah, peningkatan ekonomi, hingga pelayanan kesehatan, terutama di tiga kampung utama: Waa Banti, Kimbeli, dan Opitawak,” ujar Ester.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Luther Beanal, menekankan pentingnya perbaikan segera akses jalan agar warga dapat dengan mudah bergerak memenuhi kebutuhan pokok ke pusat pelayanan di Tembagapura. Sementara anggota Pansus lainnya, Adolf Omaleng, meminta perhatian lebih serius dari PTFI bagi masyarakat di ketiga kampung tersebut.
Di sisi lain, Kepala Distrik Tembagapura, Dev Tahiratu, yang baru saja menjabat, menyatakan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam menghadapi setiap persoalan. Ia juga berharap dukungan untuk mewujudkan pembangunan kantor Distrik agar pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal.
“Sejak dilantik sampai sekarang, saya selalu ada bersama warga, baik saat ada insiden penembakan maupun saat bencana longsor. Saya pun berharap para Kepala Kampung tetap bertugas di wilayahnya untuk melayani masyarakat dengan baik,” ujar Dev.
Setelah mendengarkan seluruh aspirasi, Ketua Pansus Anton N. Alom menyatakan bahwa seluruh temuan dan masukan yang diperoleh hari ini akan dicatat secara rinci. Hal itu akan menjadi bahan utama pembahasan serta dasar penyusunan rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan aspek kemanusiaan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama kerja pansus ini. “Kami berkomitmen memastikan kebijakan dan anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil,” ucap Anton.
Hasil kunjungan kerja ini nantinya akan disusun dalam laporan resmi dan rekomendasi Pansus Kemanusiaan DPRK Mimika, yang selanjutnya dibahas dalam rapat kerja bersama pemerintah daerah guna merumuskan langkah penanganan yang tepat dan berkelanjutan. (don)
