MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 di halaman Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) SP 3, Senin (27/4/2026).
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam amanatnya, Johannes Rettob menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan Hari Otda ke-30 tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal dengan tetap selaras terhadap arah pembangunan nasional.
Johannes menyampaikan, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal,” ujarnya saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi, penguatan kemandirian fiskal daerah, hingga peningkatan kolaborasi antarwilayah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan fokus pada pemenuhan layanan dasar dan pengurangan ketimpangan, sekaligus memperkuat stabilitas serta ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Tak hanya itu, upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan kewirausahaan disebut sebagai prioritas utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, Johannes juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang efisien dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah daerah, lanjutnya, harus menghindari pemborosan anggaran dan memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menutup sambutannya, Johannes mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi serta komitmen dalam membangun daerah yang lebih maju, merata, dan berdaya saing.
“Semangat otonomi daerah harus terus menjadi pendorong bagi kita semua untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia secara adil dan merata,” tutupnya. (Liddya Bahy)
