Anggota DPRD Mimika dari Daerah Pemilihan V asal Partai Perindo, Alousius Paerong,ST/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Sorotan dan kritikan terhadap kehadiran PT Freeport Indonesia di kabupaten Mimika mengemuka saat Rapat Paripurna Penetapan dan Penyampaian Pokok Pokok Pikiran DPRD Mimika terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Mimika tahun 2023 pada, Selasa (5/4/2022) yang digelar di Ruang Sidan Paripurna Kantor DPRD Mimika.
Kritikan pedas itu datang dari dua anggota DPRD Mimika dari Daerah Pemilihan V yaitu, Alousius Paerong,ST dari Partai Perindo dan Nathaniel Murip dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut dua legislator ini, bahwa persoalan yang menimpa masyarakat di distrik Tembagapura lebih khusus di Kampung Banti, Kimbeli, Aroanop dan beberapa kampung yang ada di sekitar area pertambangan PT Freeport Indonesia belum memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan kampung.
“Hari ini kita tahu bahwa mana kampung kampung yang paling terdekat dengan daerah pertambangan PT Freeport Indonesia, pasti orang akan sebut Kampung Banti I, Kampung Banti II, Aroanop, Kimbeli, dan beberapa distrik seperti distrik Tsinga , Distrik Hoya dan Alama. Lalu bagaimana dengan kehidupan dan kemajuan kampung mereka. Bisa saya katakan, sangat jauh dari kata layak dan lebih pantas disebut tertinggal,”keluh Alousius Paerong saat menyampaikan interupsi pada saat sidang paripurna digelar.
Alousius Paerong menyebutkan, Freeport Indonesia sudah selama 55 tahun beroperasi dan mengambil kekayaan alam di Mimika, namun bagaimana potret kehidupan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan area pertambangan. Lalu bagaimana kemajuan dari kampung kampung tersebut sangat miris sekali.
“Dimana dekat dengan perusahaan tambang terbesar yaitu Freeport Indonesia dengan menggali emas di sebelah, tapi anak anak di kampung tersebut sudah tidak sekolah selama tiga tahun. Karena itu muncul pertanyaan, dimana program pengembangan untuk masyarakat yang berada di sekitar area pertambangan. Jangan hanya katakan bahwa telah mengeluarkan begitu besar untuk program CSR namun faktanya masyarakat masih miskin dan masih terbelakang. Harusnya Freeport Indonesia bertanggungjawab untuk merespon berbagai persoalan termasuk selama tiga tahun konflik di Banti tiga tahun pula tidak ada pendidikan,”tutur Paerong.
Karena itu, Alousius Paerong berharap melalui hasil reses yang melahirkan pokok pikiran yang disampaikan dewan kepada pemerintah untuk menjadi perhatian dan harus direspon secepatnya. Karena hasil dari kunjungan dewan ke kampung kampung tersebut, banyak warga yang mengadu dan bahkan menangis karena merasa tidak mendapatkan perhatian.
“Selama tiga tahun tidak ada proses belajar mengajar akibat konflik, tidak ada rumah sakit dimana ada empat kasus ibu melahirkan diatas mobil karena tidak mendapatkan pelayanan, lalu dimana tanggungjawab Freeport Indonesia. Karena itu, mohon dengan sangat agar program untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di pegunungan untuk menjadi perhatian serius pemerintah daerah,”pintanya.
Ditambahkan Paerong, bahwa Kampung Banti dan beberapa kampung yang ada di distrik Tembagapura harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan PT Freeport Indonesia, sehingga semua masalah tentang pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas.
“Bulan lalu kami nggota Dewan dari Dapil V menerima masyarakat dari Aroanop yang terkena dampak akibat longsor, mereka mengeluhkan jembatan yang rusak sehingga berbagai aktifitas kehidupan sehari hari terganggu dan kesulitan akses jalan. Karena itu, hasil pokir yang kami betul betul diperhatikan, disana sangat memprihatinkan. Bukan lagi aspirasi yang kami sampaikan tapi ini merupakan rintihan hati, banyak rumah yang tak layak huni setelah mereka dikembalikan ternyata kondisi kehidupan mereka sangat tidak layak,”aku Paerong.
Hal senada juga dipertanyakan anggota DPRD Mimika dri Dapil V lainnya, Nathaniel Murip, bahwa kondisi kehidupan masyarakat yang ada di Banti, Aroanop, Kimbeli dan sekitarnya harus menjadi tanggungjawab PT Freeport Indonesia.
“Kami sangat menyayangkan apa yang dialami oleh saudara saudara kami di atas harus menjadi tanggungjawab Freeport Indonesia, mereka sudah cukup mengambil kekayaan alam tapi kurang peduli sama kondisi masyarakat disana. Kami minta kepada pemerintah daerah untuk menyurati Freeport agar memperhatikan kondisi masyarakat diatas. Mereka harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di kampung sekitar area pertambangan, “pinta Nathaniel. (opa)
