TIMIKA, (timikabisnis.com) – Tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menetapkan dan mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Mimika tahun 2025 sebesar Rp. 6.393.175.611.000 triliun.
Hal itu dikemukakan oleh Juru bicara dari Tujuh Fraksi DPRD Mimika pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika Tentang Pendapatan Akhir Fraksi Fraksi DPRD Mimika dan Penutupan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Mimika, Jumat (15/11/2024) itu dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, S.Sos, Msi, didampingi Wakil Ketua I, Alex Tsenawatme, S. AB, Dihadiri Anggota DPRD lainnya, serta Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumitro,Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte, Pimpinan OPD, Forkopimda serta tamu undangan lainnya.
Pertama, Pandangan Akhir Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang dibacakan oleh juru bicaranya, Mariunus Tandiseno mengatakan,
Fraksi Partai Golkar mengapresiasi penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi – fraksi DPRD
Kabupaten Mimika tahun anggaran 2025 dengan beberapa catatan sebagai berikut : Pertama, Fraksi golkar sehubungan deviden yang sampai saat ini belum diterima oleh propinsi Papua dan Kabupaten Mimika dari divestasi saham PT. freeport Indonesia supaya diurus dengan baik dan permasalahannya apa sampai hak yang seharusnya sudah diterima sampai sekarang belum terealisasi.
Kedua, Fraksi golkar mengharapkan kepada pemerintah dalam hal ini eksekutif untuk pembicaraan lanjutan tentang divestasi saham dengan PT.Inalim/Mind Id kami fraksi golkar berharap agar DPRD Kabupaten Mimika juga di ikutsertakan dalam menyelesaikan masalah tersebut
Ketiga Fraksi golkar terkait dengan pokok pikiran dewan yang lahir dari aspirasi langsung masyarakat lewat reses yang dilaksanakan anggota dewan diharapkan kepada OPD jangan dianggap tidak prioritas karena murni muncul dari usulan masyarakat.
Keempat Fraksi golkar sehubungan dengan penempatan ASN mengharapkan kepada pemerintah daerah benar benar menempatkan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas bukan suka tidak suka seperti yang terjadi saat ini,harapan kami kepada Pj. Bupati kiranya membenahi birokrasi yang menurut kami fraksi golkar sedang sakit sakitan.
“Setelah menimbang, mengamati dan melakukan kajian dengan seksama terhadap keseluruhan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Mimika, maka dengan ini kami Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Mimika memutuskan: ‘menerima rancangan perda anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda),”ungkapnya.
Kedua, Fraksi NasDem yang dibacakan oleh Anton Pali, mengatakan, Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pj. Bupati Mimika dan team anggaran pemerintah daerah (TAPD) karena telah menyampaikan jawaban secara sistematis, akuntabel, dan rasional terhadap pandangan umum fraksi partai nasdem, sehingga cukup jelas bagi fraksi partai nasdem untuk selanjutnya dapat di implemetasikan.
Namun demikian Fraksi Partai NasDem memberikan beberapa catatan dan atensi sebagai berikut ;
1. Kepada Dinas PUPR agar jalan-jalan lorong di pemukiman masyarakat yang belum di tailing agar di tingkatkan menjadi jalan tailing, dan jalan lorong-lorong yang sudah di tailing dapat di tingkatkan menjadi jalan aspal.
2. Kepada Dinas Peternakan agar memprogramkan kembali pengadaan bibit-bibit babi supaya masyarakat kembali berkarya dalam usaha ternak, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir usaha ternak babi telah dilanda oleh virus african swine fever (ASF).
3. Menjadi atensi yg serius kepada pemerintah pembangunan dibantaran bibir jalan sepanjang jalan irigasi yaitu jalan depan sma negeri 6 timika, jalan ini menjadi jalan alternatif paling banyak lalui oleh masyarakat;
4. Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Mimika memberikan dukungan penuh terhadap penyediaan anggaran yang proporsional target sambungan rumah (sr) pengadaan air bersih dikota mimika;
5. Pembuangan drainase atau saluran pembuangan air dikota mimika direncanakan dengan baik karena masih ditemuan adanya genangan air dan banjir di beberapa titik didalam kota timika;
6. Fraksi Partai NasDem meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten mimika untuk segera menyelesaikan pembangunan lapangan terbang di distrik hoya sebagai-mana janji pj.bupati kabupaten mimika akan diselesaikan pada tahun 2025 rapat paripurna dewan dan hadirin yang berbahagia demikian pandangan akhir fraksi partai nasdem pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Mimika tahun anggaran 2025. “untuk selanjutnya diusulkan dan disetujui agar ditetapkan menjadi peraturan daerah” kabupaten Mimika.
Ketiga, Pandangan akhir Fraksi Partai Demokarsi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibacakan oleh Yulian Solossa, Mengungkapkan,
Pertama Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada pemerintah daerah yang telah berupaya untuk menaikan sumber -sumber pendapatan diberbagai sektor sehingga dapat membuka sentra ekonomi baru diberbagai wilayah, namun hal ini harus ditunjang dengan konektifitas wilayah guna memberikan multieffect kepada masyarakat secara ekonomi.
Kedua, Dalam momentum masa penerimaan calon aparatur sipil negara yang sedang berlangsung, Fraksi PDI Perjuangan juga medorong agar orang asli papua memprioritaskan sebagaimana formasi yang sudah ditentukan.
Ketiga, Dalam sektor pendidikan fraksi pdi perjuagan memandang untuk menjamin kualitas pendidikan yang komprehensif, bukan hanya sekolah negeri yang mendapatkan guru/pengajar P3k namun juga sekolah swasta sehingga disamping dapat membantu mengurangi beban cost oleh sekolah swasta, juga menjamin kualitas mutu guru di sekolah swasta.
Keempat Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar pemerintah segera menyelesaikan pembangunan lapangan terbang di Distrik Hoya, guna menjamin konektifitas antar wilayah di Kabupaten Mimika.
Kelima Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang setingi- tinginya kepada pemerintah daerah yang akan terus menjaga sinergitas dan hubungan baik antara eksekutif dan legislatif sebagai mitra yang sejajar guna memberikan pelayanan untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Mimika
Keenam, fraksi PDI Perjuangan mendorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian ulang terhadap sistem satu jalur di jalan budi utomo untuk selanjutnya dibuka kembali menjadi dua jalur, oleh karena hal ini sangat berdampak kepada masyarakat sekitar baik dari sisi ekonomi maupun aksesbilitas.
Ketujuh, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar pemerintah daerah untuk mengembangkan balai latihan kerja, guna memastikan penyerapan tenaga kerja secara baik dan berimplikasi pada penurunan angka pengangguran di kabupaten mimika,
Kedelapan, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan subsidi transportasi terhadap daerah-daerah pedalaman.
“Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana dikemukakan tersebut, maka bersama ini Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui ranperda anggaran pendapatan belanja daerah untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah,” ungkapnya.
Keempat, Pandangan umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dibacakan oleh juru bicaranya, Tanzil Azarie, Menyampaikan terima kasih atas jawaban, penjelasan, maupun pemaparan dari Pj. Bupati bersama segenap jajaran pemerintah Kabupaten Mimika dalam proses pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2025 ini digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik makin baik.
“Pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan merupakan perwujudan fungsi distribusi sementara itu fungsi ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi itu sebabnya mengapa keberpihakan tersebut harus dijadikan pilihan, karena semua itu berorientasi pada rakyat miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat,”ujarnya.
Kata Dia, Kita wajib bersyukur kehadiran Pj. Bupati Mimika yang meletakkan dengan fondasi dasar pemerintahan yang sesungguhnya dengan mengedepankan profesionalisme ilmu pemerintahan yang sesungguhnya, dan tidak serta merta menabrak aturan yang telah ada selama 10 tahun terakhir ini, Fraksi gerindra memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.
Ia juga mengajak, Marilah segenap birokrat yang ada di Pemda Mimika untuk mengambil peran menjadi aparatur negeri sipil yang baik.
“Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan bersama antara DPRD dan Pemkab, serta memperhatikan jawaban pemerintah yang telah disampaikan, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra menyatakan dapat menerima rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2025,”ungkapnya.
Kelima, Pandangan Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibacakan juru bicaranya, Miler Kogoya mengemukakan,Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan “Dapat menerima jawaban dan laporan tersebut dan menyetujui agar Raperda APBD tersebut dijadikan Perda APBD tahun anggaran 2025, Fraksi PKB tentu dengan jawaban ini sudah mewakili apa yang menjadi perencanaan anggaran dan realisasinya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya,”ungkapnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas segala perhatianya, semoga Raperda APBD tahun 2025 akan menjadi satu formula income kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.
Ke-enam, Pandangan Umum Fraksi Perindo yang dibacakan oleh juru bicaranya, Samuel Bunai mengatakan, Setelah mendengarkan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi tentang rancangan perda anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 maka, Kami Fraksi Perindo menyetujui rancangan perda yang ditetapkan dengan memberikan catatan sebagai berikut :
1. APBD harus dibelanjakan terhadap produk-produk umkm secara optimal, baik berupa barang maupun jasa, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. upaya ini juga dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kegiatan ukm, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
2. APBD 2025 diharapkan menjadi mata rantai apbd-apbd tahun sebelumnya, yang pada hakekatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani.
3. Memastikan bahwa progres fisik di tahun 2025 nantinya harus sesuai jadwal dan diharapkan dapat menyelesaikan tepat waktu. dprd mendukung penuh program prioritas pemerintah. oleh karenanya kami ingin memastikan proyek tersebut tidak menjadi output yang terbengkalai (mangkrak) keterbukaan anggaran dan resapan dana yang terbuka.
4. Fraksi Perindo memberikan apresiasi kepada pemerintah lebih khusus rumpun bidang ekonomi dan keuangan daerah yg terus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah dari waktu ke waktu sehingga trend pendapatan kita meningkat.
5. Anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan maka pihak eksekutif agar cepat melakukan perencanaan supaya penyerapan anggaran tepat pada waktunya dan jangan terjadi silpa dan untuk menghindari silpa besar maka diminta kepada pemerintah mempercepat proses lelang dan proses pembayaran ke kontraktor yg sdh menyelesaikan pekerjaan.
Ketujuh, Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh juru bicaranya, Ancelina Beanal mengatakan, Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan akhir sebagai berikut :
1. Membandingkan asumsi pendapatan sebesar rp 6,3 triliun dan belanja daerah Rp 6,3 triliun. maka dalam optimisme legislative bahwa apbd tahun 2024 akan menjadi rp 10 triliun bahkan diatas jumlah real.
2. Memberikan kewenangan secara khusus kepada badan peningkatan pendapatan negara yang lebih efektive melalui pajak, bea dan cukai, dll. maka dengan sendirinya badan pendapatan daerah kabupaten mimika akan menggerakan segala daya upaya untuk mencapai bahkan melebihi target belanja daerah di atas 10 triliun.
3. Masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum di maximalkan seperti industri kelautan perikanan, mineral lainnya selain PTFI, hasil hutan, industri wisata dan barang jasa.
4. Pengadaan lahan untuk penampungan BLK baru dalam kegiatan dalam segalah hal
5. Eksekusi makan siang sehat kepada tingkat sd maupun orang yang berkekurangan material.
6. Sinergitas kerja antara tapd dan banggar agar dapat memperbaiki ditingkatkan melalui komunikasi koordinasi informal dan formal. hingga saat ini masih terlihat sangat jelas bahwa banggar dan dprd sebagai pelengkap penderita.
7. Meningkatkan komunikasi koordinasi dengan prov papua tengah dalam memperoleh nilai dividen atas devestasi yang mengendap di pt mind id sebagai induk perusahaan dari inalum
8. Berkolaborasi dengan kementerian esdm, industri, investasi, pajak guna mendapatkan manfaat kabupaten mimika atas berdirinya pabrik smelter di gresik jawa timurlebih dari itu dalam belanja daerah agar sdr bupati dapat mengevaluasi kembali atas pembiayaan bersifat admnistrative pada setiap OPD dengan nilai lebih 15 persen dari APBD.
9. Eksekusi proyek pembangunan sudah harus dapat berjalan mulai sejak bulan april setelah dana transfer pusat dilakukan. tidak terjadi setiap tahun pada kwartal ke tiga dijalankan.
10. Eksekutive melaksanakan hasil musrembang, sedangkan dprd melaksanakan aspirasi masyrakat melalui reses dewan.
11. Perlu transparansi rapel atas dibatalkannya PP 53 tentang perjalanan dinas pejabat dan DPRD.
Kata Dia, Mengakhiri pandangan akhir Fraksi Demokrat memberikan dukungan penuh atas segala kebijakan yang ditetapkan sampai dengan dilantiknnya bupati defintive tahun 2024 sd 2029.
“Menghadapi APBD induk 2025 agar Bupati dan TAPD segera menyerahkan kua/ppas dalam waktu singkat kepada Banggar guna terjadi pembahasan yang optimal sebagai dasar APBD yang akan datang lebih transparan akuntable dan berhasil guna bagi kesejateraan warga kabupaen mimika dan pembangunan yang merata dan menyentuh kehidupan masyarakat Kabupaten Mimika,”ujarnya.
Setelah penyampaian pandangan akhir Fraksi dari masing masing Fraksi. Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng dengan tegas menanyakan kepada anggota DPR lainnya,”Apakah saudara saudara setuju menerima Ranperda 2025 ditetapkan Perda, dengan kompak dijawab setuju,”ungkap anggota dewan lainnya.
Selanjutnya dilakuan penandatangan surat keputusan tentang anggaran pendapatan belanja daerah Tahun anggaran 2025 oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, Wakil Ketua I, Alex Tsenawatme, dan Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto sumitro, dilanjutkan dengan penyerahan Perda dari Legislatif ke Ekeskutif. (Red)
