MIMIKA,(timikabisnis.com) – Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika pada kegiatan hearing tahap II tahun 2025, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika mengingatkan kembali kendala yang ditemukan saat melakukan kegiatan pengawasan beberapa waktu lalu di beberapa sekolah sekolah yang ada di Mimika.
Dalam RDP tersebut, Komisi III kembali mengingatkan keluhan yang diterima saat melaksanakan kegiatan pengawasan seperti fasilitas sarana prasarana pendidikan,mutu pendidikan, serta menyoroti rendahnya realisasi anggaran, dan menekan sinergritas lintas sektor untuk membangun pendidikan harus jadi prioritas.
Tak hanya itu, Komisi III juga mendorong agar adanya koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan program startegis Presiden RI, Prabowo Subianto, seperti sekolah rakyat dan program Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa yakni sekolah sepanjang hari.
RDP yang dipimpin langsung ketua Komisi III, Herman Gafur SE didampingi Wakil Ketua Komisi, Adolf Omaleng,Sekretaris Komisi, Herman Tangke Pare, ST, dan hadir pula anggota lainnya, yakni, Rampeani Rachamn, S.Pd, Yan Pieterson Laly,ST, dan Fredewina Matirani. Hadir pula kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika, Jenny O Usmani dan staff lainnya.Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serba Guna DPRK Mimika, Selasa (16/9/2025).
Ketua Komisi III, Herman Gafur mengungkapkan, Keluhan keluahan yang menjadi kebutuhan sekolah sekolah tentu sangat urgent,sehingga pihaknya memberikan dukungan sepenuhnya supaya fasilitas dan infrastruktur lainnya dapat diperhatikan.
“Tentu apa yang menjadi kebutuhan di sekolah sekolah tersebut, Kita komisi III memberikan dukungan sepenuhnya supaya fasilitas dan infrastruktr yang ada itu sesuai dengan kebutuhan,”ungkapnya.
Termasuk SMK SMK,lanjut Kata Herman, Komisi III sebagai mitra berharap desain dari SMK SMK yang ada itu sesuai dengan tujuan agar output dari sekolah sekolah itu bisa menghasilkan generasi generasi yang betul betul mampu menjadi wirausaha .
Politisi senior Partai Bulan Bintang (PBB), Herman Gafur ini pun meyoroti rendahanya realisasi anggaran, yang mana sudah masuk semester tiga masih berkisar 62 persen
“Realisasi anggaran masih rendah,walaupun sudah masuk semester tiga, yang mana baru 62 persen untuk realisasi fisiknya, sementara untuk keuangan itu baru 32 persen,”sebutnya.
Lanjut Herman, Tapi sesungguhnya yang menjadi keterlambatan itu bukan OPD teknisnya tapi lebih pada Badan Penyedia Barang dan Jasa.”Ini yang harus kita evaluasi,supaya betul betul program program yang strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan dan mutu pendidikan,”tegasnya.
Untuk infrastruktur pendidikan di wilayah Pedalaman dan pesisir, Kata Herman, Pihaknya berharap agar ada koordinasi lintas sektor itu penting.
Sementara Fredewina Matirani kembali menyingung sola gaji guru PPPK yang belum dibayar, serta bantuan bantuan beasiswa untuk OAP.
Selanjutnya, Politisi muda dari Partai Gerakan Indondsia Raya (Gerindra), Yan Pieterson Laly mengingatkan kembali kendala atau minimnya saranan prasarana yang ditemui di SMKN 2, serta SMPN 4.
“Fasilitas sarana prasrana di SMKN 2 sangat memprihatinkan. Selain itu SMPN 4 juga sangat disayangkan,karena hanya ada satu MCK, ini sangat memprihatinkan sekali,”ujar Yan Laly.
Termasuk sekolah rakyat juga menjadi pertanyaan seperti komposisi gurunya seperti apa, sistim penerimaan seperti apa. “Hal ini harus menjadi perhatian serius lintas sektor, selain Dinas Pendidikan,”tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Politisi muda dari Partai Perindo, Rampeani Rachman, berharap perlu adanya gambaran terkait sekolah rakyat, seperti tenaga pendidik, kurikulumnya seperti apa.
“Walapun, Sekolah rakyat ini berada dibawa kementerian sosial. Namun dipastikan Disdik tidak mungkin terlepas dari itu,”ujarnya.
Begitu juga disampaikan Politisi dari Partai Demokrat, Herman Tangke Pare mengingatkan kembali keluhan keluhan yang diterima Komisi III seperti di Distrik Hoya masih kekurangan ruang kelas, SDI Utikini 1 di Distrik Kuala Kencana membutuhkan pagar sekolah, Mimika Barat Tengah (Aparuka) tidak ada komputer,serta ruangan guru.
“Ini harus menjadi perhatian serius Disdik agar bisa masukan dalam pemabahasan APBD Induk 2026 nanti,”ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Jenny O Usmani mengatakan, Ia menyampaikan terima kasih atas segala kritik saran serta masukan ini menjadi perhatian kedepan.Seperti SMK ini baru memulai penataan pasca pelimpahan kewenangan dari Provinsi ke Kabupaten.
“jadi memang mulai kita benahi,seperti SMKN2, dimana pihaknya mulai membangun ruang kelasnya dan lainnya,”ungkapnya.
Dikatakan Kadisdik, Pihaknya telah mendengarkan dan siap dorong dalam pembahasan APBD Induk 2026.
“Kita akan perbaiki dan siap dorong di APBD Induk 2026 atas keluhan keluhan yang ditemukan Komisi III di lapangan,”sebutnya.
Sementara terkait guru PPPK yang dikabarkan belum terima gaji,katanya mereka tidak ada di tempat tugas sehingga belum dibayar gajinya.”jika mereka ada di tempat tugas pasti dibayar, dan terbukti beberapa guru sudah dibayar,”sebutnya.
Kendati demikian, Ia berharap sinergritas lintas sektor untuk membangun pendidikan di Kabupaten Mimika. (Anis Batalotak)
