TIMIKA, (timikabisnis.com) – Dalam Rapat Evaluasi Tim Pemulangan warga tiga Kampung Banti I, Banti II dan Kampung Opitawak yang diinisiasi oleh DPRD Mimika pada, Senin (21/12) sepakati baru bisa dilakukan bulan Februari 2021 mendatang. Salah satu pertimbangan penundaan kepulangan warga pengungsi karena hasil survey yang dilakukan beberapa hari lalu dimana kondisi pemukiman warga dan beberapa fasilitas seperti puskesmas dan sekolah rusak parah.
Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng,S,IP, MA dan didampingi oleh Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme,S.AB, Wakil Ketua II Yohanis Felix Helyanan,SE dan dihadiri oleh Yulianus Sasarari sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, manajemen PT Freeport Indonesia, OPD tehnis dan Perwakilan Tokoh Masyarakat dari tiga kampung berlangsung di ruang serba guna kantor DPRD Mimika, Senin (21/12).
Dalam Rapat Evaluasi yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIT, Ketua Tim Pemulangan Pengungsi Tiga Kampung yang juga asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yulianus Sasarari mempresentasekan hasil survey yang dilakukan tim ke kampung Banti I, yang mana kondisi dia tiga kampung kondisi rumah dan fasilitas lainnya rusak parah dan perlu renovasi dan perbaikan fasilitas rumah warga.
“Kami tim yang terdiri dari perwakilan DPRD Mimika, pimpinan Kepolisian, Pimpinan TNI, PT Freeport Indonesia dan tokoh masyarakat sudah melihat langsung kondisi dilapangan. Dan berdasarkan hasil peninjauan langsung kelapangan, kondisi dari tiga kampung harus merenovasi ringan berat khusus rumah rumah warga dan fasilitas umum lainnya. Karena itu, dari hasil kunjungan dimana tokoh masyarakat juga merekomendasikan warga baru bisa kembali setelah tiga kampung direnovasi berbagai fasilitas. Jadi untuk saat ini warga belum bisa kembali ke kampung merayakan Natal karena kondisi kampung rusak parah,”tegas Yulianus Sasarari.
Asisten I menjelaskan, bahwa tim gabungan meninjau hanya satu lokasi, yakni di Banti 2 sebagai acuan karena untuk wilayah Banti 1 dan Opitawak sebelumnya sudah di tinjau oleh pihak Distrik Tembagapura, dan sudah dilaporkan apa saja fasilitas yang harus diperhatikan oleh tim gabungan.
Tokoh Masyarakat Yanes Natkime menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Tim dan anggotanya yang sudah berkunjung ke Kampung Banti dan melihat kondisi rumah warga dalam kondisi rusak dan harus ada renovasi terlebih dahulu.
“Kami atas nama masyarakat memberikan apresisasi kepada tim yang sudah turun langsung melihat kondisi kampung, ini sudah termasuk capaian dan niat baikm dari pemerintah , DPRD untuk memulangkan warga. Namun kondisi pemukiman warga yang rusak terbakar, puskesmas dan sekolah juga harus dibangun baru. Masyarakat mau naik bikin apa diatas kalau seluruh rumah rusak parah, saat ini warga belum bisa dipulangkan sebelum semua fasilitas di kampung dibangun baru,”keluh Yanes Natkime.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Robby K Omaleng,S.IP,MA mengatakan, data dari tim gabungan sudah akurat sehingga akan dijadikan tolak ukur untuk menentukan langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
“Yang mana kesimpulan tadi bahwa dengan melihat situasi bahwa perlu perbaikan. Sehingga itu butuh proses untuk perbaikan. Maka masyarakat bersama dengan tim di atas sudah bersepakat untuk masyarakat tidak naik sampai natal selesai,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa langkah langkah strategis yang diolah bersama, yang nantinya pemda dalam hal ini ketua tim akan melihat kebutuhan jangka pendek, persiapan untuk natal pasti akan diperhatikan.
“Freeport tak boleh menutup mata dengan kondisi rumah dan berbagai fasilitas yang kondisinya rusak saat ini, karena itu dia meminta Freeport terus berkoordinasi dengan Tim Pemulangan pengungsi untuk mengambil langkah langkah yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang,”ka
Pemerintah dalam hal ini tim pemerintah dan PTFI untuk membangun atau merehab rumah-rumah yang ada serta fasilitas yang rusak termasuk menurunka alat berat untuk memperbaiki kondisi jalan agar akses warga dari Chcek poin bisa lancar ke tiga kampung dimaksud.
“Prioritas pertama yang harus dipikirkan oleh tim adalah soal logistik bagi warga pengungsi yang saat ini berada di Timika, dengan waktu beberapa bulan hingga Februari harus kita carikan solusi. Rumah atau fasilitas yang dibutuhkan untuk kembali memulihkan kondisi tiga kampung suka tidak suka Freeport harus membantu karena itu masih berada di area konsesi pertambangan PT Freeport Indonesia,”jelasnya.
Karel Gwijangge mengakui bahwa dengan kondisi tiga kampung yang telah kami tinjau belum memungkinkan untuk warga kembali ke kampung masing masing, dan perlu ada perbaikan dan pembangunan rumah warga dan fasilitas lainnya.
“Kami tim bersama perwakilan masyarakat dari tiga kampung yang sendiri melihat secara dekat kondisi kampung yang membutuhkan perbaikan yang serius, sepanjang rumah warga dan fasilitas umum lainnya belum ada harus ditunda hingga kondisi kampung memungkinkan. Untuk saat ini warga belum bisa melaksanakan natal di tiga kampung, harus renovasi berat atau pembangunan kembali rumah warga dan fasilitas lainnya,”pinta Karel.
Sementara anggota DPRD Mimika dari Dapil V, Louis Paerong meminta kepada PT Freeport Indonesia untuk membantu memulihkan kondisi dari tiga kampung karena lokasinya masuk dalam konsesi kerja Freeport.
“Sudah menjadi tanggungjawab Freeport untuk membangun rumah dan fasilitas warga dari tiga kampung, tidak boleh katakan pemerintah di depan Freeport siap support. Harusnya Freeport yang didepan baru pemerintah mendukung, sebab warga dari tiga kampung itu menjadi tanggungjawab manajemen karena masih berada di area pertambangan Freeport,”tegas Louis. (opa)
