TIMIKA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika menggelar Rapat Paripurna III Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang Jawaban Pemerintah terhadap terhadap pandangan umum atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) 2019 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Mimika tahun 2019yang berlangsung di ruang paripurna kantor DPRD Mimika, Kamis (10/9) malam.
Dalam Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob,S.Sos, M.SI pada Rapat Paripurna III Masa Sidang III tersebut, seluruh masukan, saran dan kritikan dari fraksi fraksi di DPRD Mimika diterima oleh pemerintah daerah demi perbaikan kedepan.
Hadir dalam rapat Paripurna III Masa Sidang tersebut, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob,S.Sos, Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng,S.IP, MA, Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme,S.AB dan Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan,SE serta anggota DPRD lainnya, Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkup Pemkab Mimika.
Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob dalam jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) dan LKPJ 2019 menyampaikan terima kasih dan kepada fraksi-fraksi yang telah memberikan pandangan terhadap pencapaian Pemkab Mimika yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).]
“Setelah menerima dan menelaah pandangan umum fraksi terhadap materi Ranperda PP APBD 2019 dan LKPJ Bupati tahun 2019 yang telah disampaikan sebelumnya. Yang mana terhadap penyerapan APBD 2019 senilai 81,02 % memang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya terkait dengan masukan yang disampaikan oleh fraksi golkar mengenai percepatan proses lelang, hal ini akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD pada tahun- tahun berikutnya,”ucap Wabup.
Dijelaskan, bahwa terkait penyusunan anggaran sudah diusahakan dengan menggunakan e-planing dan e-budgeting yang terintegrasi sehingga diharapkan ke depan pembangunan bisa lebih efektif dan efisien.
Sementara itu terhadap tingkat kemiskinan pada prinsipnya Pemkab Mimika sependapat dan menjadi komitmen pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan dengan membuat program dan kegiatan yang pro rakyat hal ini sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi nasional demokrat.
Sementara itu menjawab pandangan Umum Dari Fraksi Nasdem terkait dengan peningkatan fungsi pengawasan internal pada prinsipnya pemerintah sependapat akan masukan tersebut dan sementara berproses, juga untuk penyelesaian masalah penertiban tanah pemerintah sedang melakukan mediasi dan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri, BPN dan Kepolisian dalam rangka usaha penertiban aset tanah pemerintah daerah.
Juga terkait tingkat akurasi data indeks kemiskinan dan indeks pembangunan manusia pada prinsipnya pemerintah tetap berpatokan pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil, selain itu untuk peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pada Pandangan Umum Dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan, terkait dengan pembangunan yang belum menyentuh langsung masyarakat amungme dan kamoro yang ada di pesisir dan pedalaman, persoalan air bersih di pesisir pedalaman serta dukungan bagi perguruan tinggi dan penyediaan beasiswa akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Untuk keterlambatan penyampaian LKPJ dan LPP disebabkan oleh situasi pandemi virus corona -19 yang memang menjadi masalah besar bagi semua pihak saat ini, dan penundaan pelaksanaan audit lkpd oleh bpk-ri perwakilan provinsi papua
Sementara itu terhadap anggaran pembinaan parpol pada tahun 2019 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Badan Kesbangpol merupakan kegiatan yang melekat pada program/kegiatan di OPD Badan Kesbangpol berupa kegiatan sosialisasi pembinaan partai politik yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.
Juga terkait pembangunan bidang pendidikan di daerah pesisir perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2019 sudah dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan diantaranya pembukaan sekolah baru, pembangunan gedung sekolah, pengadaan sarana prasarana pendidikan dan penambahan tenaga pengajar. namun hal ini akan lebih ditingkatkan lagi ke depannya.
Demikian pula terhadap optimalisasi pada sektor perikanan dapat disampaikan rancangan perda tentang retribusi tempat pelelangan ikan telah disetujui oleh dprd pada tahun 2019 selanjutnya menunggu hasil evaluasi oleh bapenda provinsi dan dirjen bina keuangan daerah pada Kemendagri, dan juga terhadap penyediaan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat OAP yang mana program tersebut sudah dilaksanakan setiap tahun dan akan terus ditingkatkan ke depannya.
Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap pandangan terkait dengan ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam penyampaian LKPJ dapat disampaikan bahwa Bupati pada saat yang bersamaan sedang mengikuti rapat divestasi saham PT. Freeport Indonesia dengan Kementrian Keuangan di Jakarta, sedangkan bapak wakil bupati sedang mengikuti agenda rapat Pesparawi se Tanah Papua di Jayapura.
Menjawab Pandangan Umum Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pandangan fraksi partai kebangkitan bangsa berupa masukan dan saran untuk perbaikan kinerja pemerintah dalam penyusunan program kerja serta kesiapan pemerintah dalam menghadapi kejadian di luar dugaan akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sedangkan Fraksi Gabungan Mimika Bangkit dalam Pandangan Umum terkait dengan dokumen laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) sudah diserahkan kepada ketua dprd tanggal 24 agustus 2020. sehingga kita dapat mengetahui opini yang diperoleh atas pemeriksaan LKPD tahun 2019. (opa)
