Ketua BKNDI Mimika, Margaret M. Kartini Lefaan (kanan)/Foto : Istimewa

Timika,(timikabisnis.com)  –  Kampung Nawaripi Distrik Wania, kabupaten Mimika, Papua merupakan satu dari dua kampung di kabupaten Mimika bersama Kampung Muare yang akan mendapatkan bantuan rumah rehab yang sudah tidak layak huni yang akan diusulkan ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PURP) Republik Indonesia.

Terkait hal tersebut, pada saat ini hingga 25 Februari 2022 mendatang, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Badan Komunikasi Desa Nasional Se – Indonesia (BKNDI) Mimika tengah melakukan pendataan untuk rehab ringan rumah warga yang tidak layak huni.

Ketua DPD BKNDI Mimika, Margareta M. Kartini Lefaan mengatakan, bahwa tahun 2022 di Kabupaten Mimika, tengah ada melakukan pendataan untuk rehab rumah warga yang sudah tidak layak huni.

“Pada tahun ini, kita mengambil sampel dua kampung, yaitu Kampung Nawaripi Distrik Wania, dan Kampung Muare Distrik Mimika Timur,”ungkap Ketua DPD BKNDI Mimika Margareta Lefaan kepada awak Media saat ditemui di BLK Merah Putih Kampung Nawaripi Distrik Wania,Distrik Wania, kabupaten, seusaI melakukan pendataan, Sabtu (19/02/2022).

Lanjut kata dia, pendataan rumah rehab tidak layak huni ini bukan hanya masyarakat Asli Papua tetapi termasuk masyarakat Non Papua, karena ini program Nasional. Untuk satu Kabupaten minimal mendapatkan 100 sampai 500 an  rumah yang akan direhab.

“Itu informasi dari DPD BKNDI Pusat. Kami mengharapkan di Kampung Mauare dan Kampung Nawaripi minimal bisa memenuhi itu, dengan total masing Kampung mencapai 200 an rumah,”kata Dia.

Proses pendataan ini, kita bersinergi dengan pihak LSD PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Kampung.  Dan Rehabilitas rumah ini dilihat dari kondisinya. Rehab  ringan karena dananya relatif minim yang berkisar antara Rp 5 juta sampai Rp 8 juta untuk satu rumah.

“Mungkin tidak bisa untuk rehab yang besar – besar, palingan hanya membantu untuk cat – cat, perbaikan pintu, jendela, seng. Kemudian mungkin rumah yang masih lantai tanah bisa dibuatkan lantai dasar sehingga masyarakat juga bisa terhindar dari cuaca atau hal – hal yang menyebabkan mereka bisa sakit.

Dijelaskan Margareta Lefaan, bahwa untuk saat ini, di Kampung Nawaripi sekitar 70 an rumah yang baru di data, dan Kampung Muare sudah terdata sekitar 120an rumah, tetapi pendatan akan terus berlanjut.

“Batas pendataan ini sampai tanggal 25 Februari 2022 mendatang, setelah itu kita sampaikan ke DPN Pusat untuk diverikasi lagi, selanjutnya diajukan ke Kementerian PUPR. Sehingga waktu yang terbatas ini kita tidak menjanjikan yang muluk – mukuk, kita coba fasilitasi dua kampung untuk tahap pertama. Karena ada tahap kedua sampai dengan bulan April, nanti kita bisa identifikasi kampung yang lain.

Ditambahkan Margareta, kalau BKNDI bekerjasama dengan Kementerian PUPR, Bank BRI. Sehingga ada pencetakan kartu untuk masyarakat yang kami sudah data ini akan dicetak kartu seperti Kartu ATM itu.

“Nanti kartu ATM bermanfaat bukan cuman manfaat rehab rumah ini saja, tetapi akan ada bantuan – bantuan lain seperti UMKM dan lain – lain. karena BKNDI pusat berafiliasi dengan 9 Kementerian, yaitu Kementerian Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Departement Keagamaan, Koperasi, Pariwisata, PUPR, Departemen Ketenagakerja.

BKNDI akan mensuport kampung yang memiliki profil kampung, sehingga dari profil kampung kita bisa melihat potensi – potensi apa yang ada di kampung kemudian hambatan – hambatan apa yang ada di kampung.

“Nah, ini nanti jadi istilahnya modal untuk kita bisa membuat kampung ini bisa jadi lebih maju melakukan fasilitasi ke pusat untuk bisa disambungkan ke kementetian – Kementerian terkait,”tutup Margareta. (*opa)