Timika (timikabisnis) – Komisi A DPRD Mimika berkomitmen memajukan Satpol PP Kabupaten Mimika, hal ini diutarakan Anggota komisi A H. Iwan Anwar saat mengunjungi kantor Satpol-PP, Senin (23/10).
Iwan Anwar mengatakan niat kami anggota DPRD khususnya komisi A melihat Satpol PP maju, menurutnya Satpol PP memiliki peranan penting didalam pemerintahan salah satunya dalam penegakan Perda.
“ Niat kami komisi A punya komitmen supaya Satpol PP ini bisa maju, kenapa kami ingin Satpol PP maju, salah satu bidang di pemerintahan yang memiliki peranan penting adalah Satpol PP, bayangkan kalau pemerintah tidak punya Satpol PPnya. Harapan kami Satpol PP bisa dibangkitkan kualitasnya” kata Iwan yang juga sebagai Ketua Bapemperda DPRD Mimika.
Pada kunjungan tersebut komisi A disambut oleh Kasatpol, Ronny Maryen, para kabid dan staf.
Ronny Maryen menjelaskan terkait Tupoksi Dinas yang dipimpinnya, menurutnya Dinas Satpol PP merupakan salah satu Dinas yang meyelenggarakan urusan wajib terkait pelayanan dasar.
Ronny menjelaskan bahwa ada enam urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, Satpol PP salah satunya.
“ Ada enam urusan wajib yaitu urusan kesehatan, pendidikan, tata ruang, perumahan, sosial dan urusan trantibmum. Artinya selama Republik ini ada, enam urusan dasar ini harus terpenuhi, baru urusan pilihan” katanya.
Lebih lanjut Ronny menjelaskan di Satpol PP ada 4 program, dengan 14 sub program yang dikerjakan. selain itu ada belanja Linmas terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Untuk pelaksanaan Pilkada, Pileg anggarannya dibebankan kepada APBD.
“Untuk pagu anggaran di Dinas Satpol Rp.20 Miliar, Rp. 12 Miliar dipakai untuk gaji dan uang makan, sisanya dipakai untuk kegiatan yang dimaksimalkan sampai satu tahun anggaran. Adapun Personil di Dinas Satpol PP berjumlah 274 orang, 56 ASN sisanya honorer. Tapi ini tidak menyurutkan semangat kami” kata Ronny.
Tak lupa Ronny mengucapkan terimakasih kepada anggota dewan khususnya komisi A yang sudah membantu memperjuangkan peningkatan anggaran Satpol PP di APBD Perubahan.
“Dalam urusan penyelenggaraan pemerintah, komisi A adalah mitra dari Satpol PP, tahun lalu di APBD Perubahan kami mendapatkan Rp.5 Miliar, tahun ini Rp. 11 Miliar, sebelumnya dari tahun ke tahun di kami hanya mendapat 2-3 Miliar, ini semua karena perjuangan Bapak Dewan” ucapnya.
“Tahun ini di APBD Induk ada pengadaan motor Patroli sebanyak 5 unit, sedangkan dianggaran perubahan Satpol mendapatkan 2 mobil truk angkut personil, kami berharap evaluasi cepat berjalan dan bisa segera direalisasikan” harapnya.
Sekretaris Komisi A Redy Wijaya, mengatakan peranan Satpol PP dalam pemerintahan sangat banyak, semua elemen baik darat, laut, maupun udara itu Satpol PP harus ada. dilaut mengontrol kapal-kapal masuk Satpol PP harus ada disitu. Juga pendampingan di OPD Teknis.
Reddy menyayangkan Satpol PP tidak punya kendaraan operasional untuk mobilisasi, padahal menurutnya mobilitas Satpol PP sangat tinggi terkait tupoksinya, seperti penegakan perda, penertiban aset daerah, pelayanan masyarakat umum, kegiatan Bupati/Wakil Bupati seharusnya Satpol PP ada disitu, segala lini Satpol PP harus ada, harus kelihatan, kalau bisa ada penambahan personil. semua ini memerlukan kendaraan personil, mudah-mudahan kedepan bisa terakomodir, harapnya. (don)
