TIMIKA,(timikabisnis.com) – Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng, SE, MH melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Micahel Gomar, STTP dalam Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi fraksi DPRD Mimika pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020 menegaskan, bahwa fiskal daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah realisasinya diarahkan untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Mimika.
“Pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan tugas pemerintah yang telah disajikan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat secara optimal melalui program program yang berpihak kepada masyarakat Mimika serta dapat mewujudkan visi misi pembangunan jangka panjang daerah tahun 20005-2025 yakni terwujudnya Mimika menjadi pusat jasa dan industri global berwawasan lingkungan,”tegas Sekda Michael Gomar dalam membacakan jawaban Pemerintah dalam Sidang Paripurna II Masa Sidang III di Ruang Paripurna kantor DPRD Mimika, Kamis (8/7) sore tadi.
Dikatakan Sekda, bahwa atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas apresiasi pimpinan dan anggota Fraksi fraksi di DPRD Mimika terhadap capaian pemerintah daerah atas hasil audit BPK RI yang dicapai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam rangka pengelolaan anggaran tahun 2020.
“Terhadap pandangan umum fraksi Golkar dan seluruh fraksi fraksi yang ada di DPRD, atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas apresiasi yang telah di raih oleh pemerintah kabupaten Mimika dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Semua ini dilakukan pemerintah demi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pimpinan OPD dan sudah menjadi komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik pada masyarakat Mimika,”tegas Sekda.
Sekda Michael Gomar menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi Nasdem dalam rangka penyempurnaan Tata kelola keuangan dan peningkatan fungsi pengawasan Internal, perencanaan sesuai kebutuhan, efisiensi program, infrastruktur, evaluasi perangkat daerah dan inovasi peningkatan PAD dari berbagai sektor akan menjadi perhatian dan catatan khusus pemerintah daerah untuk diimplementasikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sedangkan terhadap pandangan umumr Fraksi PDI Perjuangan, Sekda menjelaskan bahwa sehubungan dengan program penanganan Pandemi Covid-19, bahwa alokasi dana Covid-19 sebesar Rp 253.047.736.212 dengan realisasi Rp 226.463.637.288 atau 89,50 persen.
“Rincian dana Covid-19 untuk bidang kesehatan dialokasikan senilai Rp 204.824.061.903 terealisasi sebesar 90,54 persen atau berjumlah Rp 185.456.003.329. Bidang sosial, alokasi sebesar Rp 33.780.750.000 dan terealisasi 80,90 persen atau sebesar Rp 27.327.395.729, sedangkan bidang penanganan dampak ekonomi dialokasikan sebesar Rp 14.450.000.000 dan terealisasi senilai Rp 13.680.238.230 atau sekitar 94,67 persen,”jelas Sekda.
Sedangkan terkait program infrastruktur penunjang PON XX yang dilakukan secara bertahap, pada tahun 2019-2021 senilai Rp. 210.548.850.000.
“Total anggaran Rp 210.648.850.000 dapat dirincikan, venua panjat tebing Rp 31.624.993.000, venue Biliard sebesar Rp 32.357.283.000, Venue Aeromodelling senilai Rp 110.079.154.000, Bola Basket Rp 7.235.000.000, Venue Judo dan tarung Drajat Rp 3.027.800.000, Venue Terjun Payung sebesar Rp 9.432.000.000, venue Terbang Layang sebesatr Rp 14.521.320.000 dan Stadion Wania Imipi SP 1 senilai Rp 2.271.300.000. Ditambah dengan peningkatan beberapa ruas jalan penunujang PON dengan total anggaran mencapai Rp 639.242.129.615,”jelasnya.
Sementara pandangan umum dari Fraksi Gerindra, Sekda Gomar menjelaskan terkait kendala teknis dan non teknis yang berdampak pada keterlambatan lelang dikarenakan karena dokumen pengadaan barang dan jasa perlu dilengkapi seperti belum tersedinya Engeenering Estimate (EE).
“Selain belum tersedinya Engeenering Estimate, kendala lainnya karena ketidakstabilan jaringan internet, adanya perubahan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi PKB dan Fraksi Mimika Bangkit. Terkait keterlambatan pekerjaan Jalan Cendra3wasih disebabkan belum selesainya pengadaan tanah dan pembayaran terhadap pihak ketiga yang tertunda, jelas Sekda.
Terkait pandangan Fraksi PKB, Pemerintah menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, program realisasi kegiatan prioritas pro rakyat, kamtibmas dan penyelesaian masalah pemerintahan secara konfrehensif, serta penyelenggaraan pemerintah atas dasar akuntabel, transparan dan partisipasif akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Untuk pandangan fraksi Mimika Bangkit, Kata Sekda dapat dijelaskan bahwa terkait pelayanan pendidikan yang sampai sekarang ini masih menggunakan sistemn Onine atau daring dilakukan karena mengacu pada kebijakan pemerintah yang tidak mengijinkan untuk kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka.
“Alokasi anggaran untuk beassiwa yang telah dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp 17.628.413.497 dan tahun 2021 sebesar Rp 2.486.800.000 untuk pembayaran operasional dan biaya kontrakkan mahasiswa di 18 kota studi bagi 986 mahasiswa. Sedangkan terkait penertiban administrasi dan pengaktifan kembali tenaga honorer berjumlah 3.675 sedang dilakukan validasi data honorr yang sesuai dengan kebutuhan OPD, dan dalam waktu dekat akan dilakukan penandatangan kontrak kerja tenaga honorer bersama untuk jangka waktu satu tahun masa kerja dan dapat dievaluasi,”tegas Gomar menjawab pandangan umum fraksi Mimika Bangkit.
Sedangkan terkait dengan masalah putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan mantan anggota DPRD Mimika periode sebelumnya kata Sekda bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun Pemerintak kabupaten telah menyampaikan surat permohonan petunjuk kepada Gubernur Propinsi Papua.
Sidang Paripurna II Masa Sidang IV terkait Pendapat Akhir Fraksi fraksi sesuai undangan yang beredar akan dilaksanakan pada , Jumat (9/7) pukul 14.00 WIT. (opa)
