MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi lintas sektor.
Upaya ini dilakukan dengan melibatkan lurah, kepala kampung, dan petugas pemakaman guna mempercepat penerbitan akta kematian serta menjaga akurasi data kependudukan.
Kepala Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Hal itu disampaikan Slamet usai membuka Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026, Kamis (18/6/2026), yang diikuti perwakilan 19 kelurahan, kepala kampung di wilayah perkotaan, serta petugas pemakaman.
Menurutnya, lurah, kepala kampung, dan petugas pemakaman merupakan garda terdepan pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam memastikan setiap peristiwa kematian tercatat dan segera diproses dalam sistem administrasi kependudukan.
“Sekarang bukan lagi waktunya bekerja secara sektoral. Kami sedang membangun ekosistem pelayanan publik yang kolaboratif agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan administrasi kependudukan,” ujar Slamet.
Melalui kerja sama tersebut, petugas pemakaman akan membantu mendata warga yang meninggal dunia. Data itu selanjutnya diverifikasi oleh Dukcapil untuk proses penerbitan akta kematian secara cepat dan tanpa biaya.
Dokumen yang telah selesai diterbitkan juga dapat diserahkan langsung kepada ahli waris melalui petugas terkait, sehingga keluarga tidak perlu datang berulang kali ke kantor pelayanan.
Slamet menjelaskan, langkah tersebut menjadi solusi atas masih banyaknya keluarga yang belum mengurus akta kematian karena fokus pada proses kedukaan setelah kehilangan anggota keluarga.
Berdasarkan data Dukcapil Mimika, sepanjang tahun 2025 pihaknya melakukan pendataan di sembilan lokasi pemakaman dan menemukan 324 warga yang meninggal dunia namun belum memiliki akta kematian.
Seluruh data tersebut kemudian diproses untuk penerbitan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mempermudah masyarakat, kolaborasi lintas sektor ini juga dinilai penting untuk menjaga validitas data kependudukan. Data yang akurat akan mendukung ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan penyusunan daftar pemilih.
“Dengan data yang akurat, berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran. Kami juga memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan kendala di lapangan,” tegas Slamet.(Liddya Bahy)
