MIMIKA,(timikabisnis.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika – Papua Tengah menegaskan agar bantuan rumah layak huni untuk masyarakat Orang Asli Papua (OAP) tidak melihat faktor kedekatan tapi perlu memberikan kepada masyarakat yang betul betul membutuhkan.
Tahun 2025 ini, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika memprogramkan pembangunan rumah bagi Orang Asli Papua (OAP). Rencananya perkampung akan di bangun 7-8 unit rumah yang bersumber dari Dana Otsus.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari jalur Otsus, Anton Alom menyambut baik program tersebut. Ia menyebut masi banyak Kepala Keluarga (KK) yang belum memiliki rumah layak huni, bahkan dalam satu rumah dihuni lebih dari satu KK.
“Rata rata satu rumah lebih dari satu KK. Dan kondisi rumah sangat memprihatinkan,” ujarnya
Meski ia menyebut baik program ini, tak lupa ia memberikan catatan agar program perumahan layak huni ini benar-benar menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Perlu dilakukan pendataan yang valid. Jadi sebelum bangun rumah, perlu dilakukan pendataan karena kondisi perumahan warga terkhusus OAP sangat memprihatinkan,” tegasnya
Anton menyebut program serupa sudah berlangsung pada pemerintah sebelumnya namun ukuran sangat kecil dan belum merata.
“Kali ini pemda adakan program perumahan itu tentu kita sangat setuju, ini sangat membantu masyarakat OAP, serta jumlahnya juga perlu diperbanyak
Anton menegaskan bantuan perumahan kepada masyarakat ini diharapkan tidak ada unsur pilih kasih atau faktor kedekatan.
“Bantuan perumahan ini diharapakan jangan ada pilih kasih karena faktor kedekatan, sehingga jangan ada timbul kecemburuaan,” tegasnya
Hal senada disampaikan Anggota Dewan lainnya Elias Mirip menyebut Pemda Mimika sering mendapatkan sorotan publik terkait perumahan- perumahan di pesisir Mimika yang tidak layak.
“Masyarakat masih ada dalam rumah-rumah kayu dan menggunakan atap dari daun. Kita Mimika memalukan kalau kita bicara, lebih baik kita bangun rumah masyarakat lebih banyak dari pada kita bangun kantor-kantor mewah, kantor-kantor mewah itu kita mau buat apa?” ujarnya
“Memalukan kalau masi ada orang Amungme – Kamoro masi tinggal di kos-Kosan di Mimika,” Tambahnya
Elias berharap anggaran-anggaran Pemda lebih baik dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat mulai dari pembangunan rumah layak huni.
“Kalau itu terjadi kesejahteraan akan terjadi. Rumahnya kalau tidak layak, rumahnya berantakan, kalau dia numpang sama rumah keluarga dia mau bangun ekonomi seperti apa memang susah,” ungkapnya. (Red)
