MIMIKA,(timikabisnis.com) – Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan pentingnya membangun sistem pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Hal itu disampaikan Johannes Rettob saat membuka sosialisasi Sistem Integrasi Data yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika di Hotel Horison Diana, Senin (24/8/2026).
Johannes mengatakan, transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun berbagai aplikasi. Digitalisasi pemerintahan harus disertai dengan integrasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, saat ini masih terdapat OPD yang memiliki website maupun aplikasi sendiri, tetapi belum seluruhnya aktif dan diperbarui secara berkala. Kondisi tersebut, kata dia, perlu dibenahi agar informasi pemerintahan dapat menjadi sumber data yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat maupun pimpinan daerah.
“Kalau sudah berbasis digital, semua harus berbasis digital. Integrasi informasi yang ada di semua OPD harus dilakukan, kemudian menjadi satu output, dan output itu menjadi data untuk pemerintah,” tegas Johannes.
Ia menjelaskan, data yang terintegrasi akan membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, Johannes mengingatkan bahwa tidak semua data dapat dipublikasikan secara terbuka. Informasi harus dikelola berdasarkan tingkat akses dan kewenangan, termasuk data kependudukan serta informasi yang bersifat terbatas.
Karena itu, ia mendorong setiap OPD memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan data. Data yang disampaikan OPD harus diperiksa dan divalidasi oleh perangkat daerah yang berwenang sebelum dikelola dan diintegrasikan oleh Diskominfo.
Johannes juga menekankan pentingnya sistem integrasi data yang mampu menghadirkan dashboard pemerintahan. Dashboard tersebut diharapkan menyajikan informasi strategis mengenai kondisi daerah secara berkala dan dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memantau perkembangan pembangunan.
Data yang disajikan dapat mencakup berbagai indikator, seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, infrastruktur, hingga pelayanan publik.
Ia mencontohkan data transportasi serta jumlah penumpang yang masuk dan keluar Timika. Data tersebut dinilai penting untuk memperkirakan pertumbuhan penduduk, kebutuhan infrastruktur, sekaligus mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul, seperti kemacetan.
“Keberhasilan sistem ini tidak ditentukan oleh teknologi. Yang paling penting adalah komitmen kita, koordinasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab di setiap langkah dalam menyediakan serta memperbarui data secara berkala,” ujarnya.
Johannes berharap seluruh perangkat daerah mulai meninggalkan pola kerja sendiri-sendiri dan membangun ekosistem data pemerintahan yang saling terhubung.
Dengan sistem tersebut, data yang dimiliki setiap OPD dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Data juga diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat.
Ia menegaskan, integrasi data bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, melainkan membangun tata kelola pemerintahan yang menjadikan data sebagai fondasi utama pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Mimika.
“Jangan lagi ada data yang berhenti di masing-masing perangkat daerah. Kita harus membangun satu kesatuan informasi yang dapat digunakan bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah. Karena pada akhirnya, yang kita kejar bukan banyaknya aplikasi, tetapi bagaimana data itu mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
