MIMIKA,(timikabisnis.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Adrian Andhika Thie, menegaskan bahwa masyarakat merupakan pihak yang paling memahami persoalan nyata di wilayahnya masing-masing.
Karena itu, Ia meminta agar setiap usulan prioritas yang disampaikan warga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kampung dan kelurahan, tidak berubah saat dibahas di tingkat distrik maupun kabupaten.
Menurut Adrian, Pemerintah Kabupaten Mimika perlu melihat secara serius setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam forum Musrenbang. Sebab usulan-usulan tersebut merupakan cerminan langsung dari persoalan dan kebutuhan riil warga di lapangan.
“Jangan sampai usulan yang disampaikan masyarakat berubah di tengah jalan. Masyarakat lebih tahu dan mengalami langsung persoalan yang terjadi setiap hari di wilayahnya masing-masing,” tegasnya Adrian Thie kepada wartawan saat ditemui di raung kerjanya, Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, kerap terjadi usulan dari tingkat bawah mengalami penyesuaian bahkan perubahan ketika masuk pembahasan di tingkat distrik, dan kembali berubah saat dibahas di tingkat kabupaten. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama agar tidak mengurangi substansi dari kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
Sebagai wakil rakyat, Adrian memastikan pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi warga agar tetap sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kampung, kelurahan, DPR, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal hasil Musrenbang.
Selain itu, sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, ia berharap seluruh anggota fraksinya dapat memperhatikan, mengawal, dan menindaklanjuti hasil Musrenbang mulai dari tingkat kampung, kelurahan, distrik hingga kabupaten.
Menurutnya, usulan yang disampaikan warga merupakan akar persoalan di Kabupaten Mimika yang harus menjadi perhatian bersama untuk dibenahi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kalau kita ingin Mimika lebih baik atau maju lagi ke depan, maka persoalan yang sering terjadi di masyarakat harus menjadi prioritas pembenahan. Jangan sampai suara warga hanya menjadi formalitas dalam Musrenbang,” pungkasnya.(Anis Batalotak)
