TIMIKA, (timikabisnis.com) – Wakil ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika, Herman Gafur,SE mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekedar fokus hanya dalam menangani permasalahan kesehatan akibat Pandemi Covid-19, namun pemerintah juga wajib memperhatikan mempertimbangkan sisi kebutuhan ekonomi masyarakat selama Pemberlakuan Penyekatan di 10 titik di kota Timika dalam rangka menjalankan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Aktifitas Masyarakat (PPKM) yang berlaku selama sebulan.
“Eksekutif dan legislatif harus duduk bersama guna menghasilkan solusi dalam permasalahan kesehatan dan ekonomi di masyarakat Mimika, program penanggulangan Covid-19 di Mimika perlu memperhatikan kebutuhan ekonomi warga, agar warga bisa tetap hidup sehat bebas Covid-19,”tegas Herman Gafur kepada wartawan, Selasa (13/7).
Dirinya menyoroti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, di lain sisi menjadi beban bagi perekonomian masyarakat yang terkenda dampak langsung dengan pemberlakuan kebijakan tersebut.
“Masyarakat yang berpenghasilan harian paling terdampak penyekatan yang berlaku sebulan sampai 7 Agustus depan itu. Aktifitas warga mencari nafkah untuk keluarga terpaksa harus berhenti lebih cepat karena PPKM membatasi hanya sampai jam 6 sore sudah harus berada di rumah, warga tidak maksimal mendapat nafkahnya setiap harinya,”keluhnya.
Selain dampak pada warga pekerja dengan gaji harian, ia juga khawatir sejumlah usaha yang mempekerjakan para karyawan akan terdampak macet usaha, sehingga efek dominonya juga merugikan karyawannya, seperti potensi pemotongan gaji dan hal serupa lainnya.
“Pemerintah harus jeli dalam penerapan kebijakan bidang kesehatan ini, tetap harus memperhitungkan dampak ekonomi warga. Karena warga yang sehat justru perlu makanan bernutrisi yang tidak murah. Jangan sampai kepincangan terjadi dalam penanganan masalah kesehatan versus ekonomi warga ini,”harapnya.
Politisi partai PBB dari Fraksi Nasdem ini mengaku, warga berhak mendapat kompensasi atas penyekatan ini dengan pemberian bantuan ekonomi guna meringankan beban warga, khususnya bagi kalangan ekonomi lemah dan kaum yang membutuhkan lainnya.
Herman menambahkan, karena ini masalah perekonomian yang dirasakan masyarakat sehingga akan mendorong dan menyetujui bilamana pemerintah mengajukan alokasi bantuan sosial ekonomi bagi masyarakat pada pembahasan APBD Perubahan 2021 depan.
“Selama demi kepentingan rakyat, Fraksi Nasdem tidak ragu untuk melancarkan penganggaran itu. Pemerintah dapat terus mengevaluasi kebijakannya sehingga ada penyesuaian bila dalam prakteknya kebijakan itu justru merugikan kepentingan warga Mimika. Pemerintah perlu melibatkan DPRD Mimika dalam menyusun maupun mengevaluasi kebijakannya, sehingga benar-benar menjadi kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat Mimika,”tutup Herman. (opa)
