TIMIKA, (timikabisnis.com) – Sempat mengalami beberapa kali perubahan dalam pembahasan jadwal atau agenda kerja, pada Rabu (30/6), Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika walau sempat berlangsung alot, akhirnya sepakat pada minggu depan membahas dua agenda penting yaitu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020.
Dari pantauan timikabisnis.com, Rapat Bamus yang berlangsung di ruang Serba Guna Kantor DPRD Mimika seluruh anggota Bamus hadir dimana rapat di pimpin oleh Wakil Ketua I, Aleks Tsenawatme,S.AB dan Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE. Rapat yang digelar secara tertutup berlangsung sejak pukul 11.00 WIT baru berakhir sekitar pukul 14.30 WIT.
Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme,S.AB ketika dicegat wartawan usai memimpin rapat bamus mengakui bahwa rapat memang berlangsung alot, karena harus mervisi jadwal yang sudah pernah di buat dalam rapat sebelumm namun ada pergeseran karena beberapa hal.
“Rapat Bamus kali ini ada pergeseran beberapa agenda dari rapat sebelumnya, salah satunya atas kepergian Ketua Almarhum Robby Omaleng sehingga kita sepakat hari ini merubahnya. Dan dalam rapat tadi disetujui pada minggu depan, kita akan paripurnakan pembahasan LKPj Bupati dan selanjutnya membahasa LPP APBD,”tegas Aleks.
“Agenda lainnya adalah Paripurna pemberhentian tetap Ketua DPRD Mimika Almarhum Robby Omaleng, selanjutnya paripurna pergantian antar waktu termasuk PAW dari partai Demokrat dari Almarhum Luther Wakerkwa kepada Lexy Lenturan. Kita berharap agenda ini dapat berjalan sesuai jadwal,”katanya.
Masih kata Aleks, dalam jadwal yang direvisi juga sudah disetujui dan masuk sebagai agenda kerja dewan yaitu pleno penetapan Panitia Khusus (Pansus) Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX dan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi).
“Kita juga akan tetapkan dalam paripurna terkait Pansus PON dan Pesparawi,”tegasnya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, sedangkan Laporan Pelaksanaan APBD adalah laporan yang hanya masalah keuangan atau anggaran hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (opa)
