Timika (Timikabisnis.com)– Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Organisasi Tata Laksana (Ortal) Sekertaris Daerah Mimika menjadi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi A pada Kunjungan Kerja (Kunker), Rabu (14/4).
Kepala Bagian Ortal Sekda Mimika, Leonard Kareth membenarkan Banyaknya OPD dilingkup Pemerintahan Daerah dikritik oleh Komisi A DPRD Kabupaten Mimika, hal itu dinilai tidak sesuai implementasinya kepada masyarakat sehingga berimbas kepada pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Dalam waktu berjalan ini, kami dari organisasi akan menunggu kebijakan dari pusat supaya kami menindaklanjuti itu untuk penyederhanaan restrukturisasi” ungkapnya.
Misalnya, katanya “OPD yang tidak perlu ada itu, yang perlu disederhanakan, dengan dengan cara dihilangkan atau mungkin dipindahkan ke OPD induk atau lainnya”.
Restrukturisasi itu perlu dilakukan sebagai upaya dalam penyerderhanaan penggemukan OPD yang terjadi, dan jika itu dilakukan maka dapat meminalisir dana-dana sehingga mencukupi dengan pembagian yang jelas.
Penyederhanaan OPD ada yang sudah masuk berkasnya dan ada yang masih dalam sementara perampungan. Adapun OPD yang telah mengajukan restrukturisasi yaitu Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultural, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Yang perlu diketahui ada beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh OPD bila ingin membentuk UPTD sendiri, seperti kajian akademis, draf Perdanya harus jelas dan OPD juga harus mengajukan surat ke induknya yang ada di Provinsi.
Rencananya kedepan usulan-usulan tersebut akan dibawa ke Provinsi oleh anggota Ortal dan tidak menutup kemungkinan akan mengikut sertakan OPD lainnya.
“Kita juga akan ke Jayapura, makanya kita usulkan ke teman-teman OPD supaya cepat masukkan ke kami. Begitu kami mau berangkat dua tiga hari, yang mau ikut silahkan. Jika tidak diskusikan saja kepada kami, nanti kami yang akan menyampaikan ke pusat” tutupnya. (ys)
