TIMIKA,(timikabisnis.com) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah kabupaten Mimika diminta untuk mengeksekusi program berdasarkan skala prioritas, agar mengakomodir kebutuhan yang penting dan yang mendesak (urgent), dalam keadaan keuangan daerah yang sangat minim saat ini.
“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika diminta untuk bekerja profesional, dengan menyusun program berdasarkan skala prioritas, mengingat devisit anggaran dalam APBD 2021 ini jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penentuan skala prioritas ini agar kebutuhan yang penting dan yang mendesaklah yang duluan dilaksanakan pemerintah,”tegas Ketua Komisi A DPRD Mimika, Daud Bunga,SH kepada wartawan, Senin (1/2) di kantor DPRD Mimika.
Ketua Komisi A DPRD Mimika Daud Bunga menyatakan sebagai Wakil Rakyat pihaknya tentu mendorong program pemerintah untuk mengakomodir segala aspirasi dari rakyat yang dijaring para Anggota Dewan baik saat melakukan Reses, Kunker dan juga dari aduan yang datang dari masyarakat. Namun semua itu kembali kepada pemerintah sebagai pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran dan eksekutor program di lapangan.
Dirinya menilai beberapa OPD tidak produktif karena dalam program pembangunan terkini hanya mengandalkan copy-paste atau menyalin dari program OPD di tahun yang lama.
“Hal ini menyebabkan ada program pemerintah yang tidak meng-up date kebutuhan warganya. Belum lagi ada kebutuhan-kebutuhan detil yang terlewatkan saat OPD pemerintah mengajukan program, yang menyebabkan program tidak tuntas dan atau membebani di Anggaran Perubahan APBD di tahun berjalan,”katanya.
Dengan tegas Legislator asal Partai Nasdem ini meminta dalam perencanaan kedepannya dapat memikir secara matang dan melibatkan banyak pihak termasuk DPRD Mimika, agar program pemerintah yang tercipta lebih menyentuh kebutuhan masyarakat Mimika sampai di akar rumput.
Namun demikian, ia juga meminta masyarakat mengerti bahwa keadaan sulit di masa pandemi Covid-19 ini juga sangat mempengaruhi keuangan daerah. Turunnya anggaran dalam APBD di tahun 2021 ini sebesar hampir satu triliun rupiah, yakni dari 4 koma 3 triliun menjadi 3 koma 6 triliun rupiah, membuat banyak program pembangunan daerah dan masyarakat Mimika yang tertunda bahkan dibatalkan.
Menurutnya idealnya APBD 2021 sebesar Rp 5,2 Trilyun, barulah bisa mengakomodir semua kebutuhan baik operasional pemerintah maupun aspirasi warga Mimika.
Dalam kondisi keuangan yang kurang ini, Daud meminta OPD pemerintah untuk menyusun skala prioritas dalam menjalankan programnya sehingga kebutuhan yang penting dan urgent atau mendesak-lah yang dieksekusi, bagi kepentingan daerah dan rakyat Mimika. (opa)
