MIMIKA,(timikabisnis.com) – Perluasan pelatihan kerja bagi putra-putri daerah mengemuka dalam aspirasi yang disampaikan para pencari kerja yang tergabung dalam Asosiasi Pencari Kerja Lokal Carstensz Mimika (APELCAMI) saat menggelar aksi damai di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Selasa (26/5/2026).
Melalui aksi tersebut, para pencari kerja meminta Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk memperluas program pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan dan sertifikat pendukung sebagai syarat memasuki dunia kerja.
Koordinator Aksi Damai APELCAMI, Yan Akobiarek, mengatakan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi menjadi kebutuhan penting bagi para pencari kerja, khususnya mereka yang ingin bekerja pada perusahaan – perusahaan kontraktor yang beroperasi di Mimika.
Menurutnya, sebagian besar perusahaan saat ini mensyaratkan sertifikat kompetensi sebagai salah satu dokumen utama dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Program pelatihan ini sangat penting bagi mereka yang baru ingin masuk ke dunia kerja. Sertifikasi kompetensi menjadi syarat dasar bagi pencari kerja yang ingin melamar pada perusahaan-perusahaan kontraktor di Mimika,” ujar Yan.
Dalam kesempatan tersebut, APELCAMI menyerahkan sekitar 384 berkas pencari kerja kepada Disnakertrans Mimika. Berkas tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pendataan peserta yang akan diakomodasi dalam program pelatihan kerja yang direncanakan melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Selain itu, APELCAMI kata dia, juga berkomitmen untuk terus melakukan pendataan terhadap pencari kerja, termasuk lulusan baru yang telah berusia minimal 18 tahun agar dapat memperoleh kesempatan mengikuti berbagai program pelatihan yang tersedia.
Yan Akobiarek mengatakan, APELCAMI juga berharap adanya transparansi dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sehingga benar-benar menyasar masyarakat yang belum memiliki sertifikat kompetensi. Menurut mereka, masih banyak pencari kerja yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah.
Selain persoalan pelatihan, para pencari kerja juga menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan kompetensi sebelum dapat melamar pekerjaan.
Yan menjelaskan, biaya sertifikasi di sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Mimika dapat mencapai jutaan rupiah. Belum lagi biaya pengurusan Surat Izin Operasional (SIO), SIM B2 Umum, serta dokumen pendukung lainnya yang menjadi syarat dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Bukan karena malas bekerja, tetapi banyak persyaratan yang menjadi hambatan bagi pencari kerja. Sebelum mendapatkan pekerjaan, mereka sudah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi berbagai persyaratan tersebut,” katanya.
Meski demikian, APELCAMI menyampaikan apresiasi kepada Kepala Disnakertrans Mimika yang telah menerima dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan melalui aksi damai tersebut.
“Kami bukan melawan pemerintah. Ini merupakan langkah yang kami tempuh untuk memperjuangkan hak-hak pencari kerja. Jika kami diam, maka kami akan terus menjadi penonton di negeri sendiri,” tegasnya.
Pada hari yang sama, perwakilan APELCAMI juga menyampaikan aspirasi serupa kepada DPRK Mimika. Aspirasi tersebut diterima oleh anggota DPRK Mimika, Yan Peterson Laly dan Anton N Alom.
Yan Laly mengatakan aspirasi yang disampaikan APELCAMI akan diteruskan kepada pimpinan DPRK Mimika dan Komisi III untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Dikatakanya Yan Laly, Pihaknya akan mendorong hal ini dengan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan dinas teknis terkait, perusahaan-perusahaan kontraktor yang beroperasi di bawah PT Freeport Indonesia, serta manajemen perusahaan guna membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi masyarakat.
Ia menjelaskan, APELCAMI berharap forum tersebut dapat menghasilkan solusi konkret terkait peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mimika. Selain itu, mereka juga menginginkan agar perusahaan lebih memprioritaskan putra-putri daerah, Orang Asli Papua (OAP), serta masyarakat ber-KTP Mimika yang telah lama menetap di wilayah tersebut.
“Mereka berharap ada perhatian lebih terhadap tenaga kerja lokal sehingga peluang kerja bagi masyarakat Mimika dapat semakin terbuka,” ujarnya.
Yan Laly menambahkan bahwa meningkatnya angka pengangguran di Mimika perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRK, dan dunia usaha agar dapat ditangani secara tepat dan berkelanjutan.
“Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berdampak pada berbagai persoalan sosial di masyarakat. Karena itu perlu ada langkah bersama untuk mencari solusi yang terbaik,” pungkasnya.(Anis Batalotak)
