TIMIKA, (timikabisnis.com) – Setelah melakukan Kunjungan Kelapangan dalam rangka menyikapi Situasi Kamtibmas,Kelangkaan BBM dan Stok Kebutuhan Semabko Jelang Hari Raya Natal 25 Desember 2024 dan Menyambut Tahun Baru 1 Januari 2025, pada Senin (23/12/2024) hari ini menggelar Rapat Evaluasi untuk menyimpulkan hasil kinerja dilapangan.
Pada rapat evaluasi yang berlangsung di ruang rapat serbaguna DPRD Mimika yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua Sementara , H. Iwan Anwar,SH,MH, dan Asri Akkas,S.Kom ,dan tiga Pokja menerima laporan dari masing-masing coordinator Pokja.
Koordinator Pokja Sembako, Herman Tangke Pare, Koordinator Pokja BBM, Hj Rampeyani Rachamn,S.Pd, dan Koordinator Kamtibmas Mimika , Asri Akkas,S.Kom menyampaikan laporan dari hasil kunjungannya selama sehari di beberapa lokasi di Timika.
Ketua Sementara DPRD Mimika, H. Iwan Anwar,SH,MH kepada wartawan usai memimpin rapat evaluasi mengakui, mendapatkan informasi hasil kerja tim setelah kemarin kami membagi tiga tim, yaitu tim yang bergerak ke polres, pasar dan pertamin – Jober – SPBU melalui rapat evaluasi hari ini.
“Berdasarkan laporan yang kami dapatkan dari hasil kerja tim di lapangan itu adalah pada umumnya situasi dan kondisi harga dapat terkendali, bahkan ada harga harga yang sebenarnya lebih murah dari harga sebelumnya. Kita lihat seperti harga beras di bulog itu lebih rendah dari harga pasar dan setelah diselidiki ini akibat terjadi intervensi pemerintah melakukan pasar murah,”sebut Iwan Anwar.
Kata dia, Dalam kondisi yang ditemukan dilapangan merupakan temuan dari teman teman dewan ini terutama di pasar lama sekarang ini kondisi harga sangat terkendali bahkan untuk daging daging (Babi, ikan) itu harganya terkontrol. Rp 100.000 per kilo.
“Untuk di bulog, untuk mengontrol kesiapan stok disana, mereka menjamin stok beras terjamin selama tiga bulan kedepan. Kemudian, terkait dengan kunjungan merekan ke Mall ternyata sudah dilakukan dinas terkait selalu melakukan pengontrolan termasuk Barang kadarluarsa,”ungkapnya.
Dalam perjalanan tim Pokja, Kata H. Iwan Anwar, Yang paling disoroti itu adalah bantuan PKH . Ini yang menjadi respon dewan karena pelayanan sangat buruk. Knapa sangat buruk, karena hampir semua distrik itu dikumpulkan di satu tempat dipasar lama dan hanya membuka satu loket pelayanan.
“Inikan memberikan pelayanan sangat buruk terhadap warga kita dengan hanya nilai sekian itu bahkan mereka sudah kehausan, kepanasan, ini yang jadi sorotan DPR agar di evaluasi sistim itu. Evaluasi nya seperti apa, sebaiknya itu harus dikembalikan kepada masing masing distrik atau kampung untuk menyerahkan bantuan. Ini tidak boleh lagi ada masyarakat kita sampai kepanasan, antri berhari hari dengan hanya nilai sebesar itu,”tegasnya.
Lagi kata Politisi Senior Partai Golkar ini, persoalan ini yang ditemui dilapangan akan menjadi konsen dan seriusi terkait dengan langkah langkah atau upaya upaya pelayanan publik yang tidak maksimal dan membuat warga kita banyak yang tidak terlayani dengan baik.
“Jadi saran kita kedepanya itu harus dikembalikan kepada distrik distrik atau kampung kampung melayani itu dengan cara agar kontrol dari Dinsos juga itu harus dievektifkan dan bila perlu harus memberikan satu saran agar pelayanan ini betul betul diberikan pelayanan yang terbaik. Kalaupun ada di lapangan buka loket banyaklah, kedua dibedakan kelompok umur, sehingga tidak terjadi penumpukan,”katanya.
Ia berharap, kantor pos sebagai BUMN yang ditugaskan oleh pemerihtah sebagai juru bayar. Tetapi jangan hanya melaksanakan tupoksinya menggugurkan syarat formannya. Tapi syarat syarat rakyat yang menderita mengantri ini harus diperhatikan.
“Kita harus perhatikan, bagaimana masyarakat ini terlayani dengan baik tanpa harus berdesak desakan dan tanpa harus mengantri begitu panjang. Sangat tidak efisien dan tidak efektif. Bayangkan orang dari pesisir pegunungan harus keluarkan biaya hanya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kita akan lakukan RPD untuk melihat dan mengevaluasi kinerja kinerja seperti ini,”pungkasnya. (Red)
