Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika dari Fraksi Nasdem, Yustinus M Tenawe/ Foto : husyen opa

Timika,(timikabisnis.com) – Anggota DPRD Mimika dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) berharap kegiatan
Exhibition & Job Fair 2023, dilaksanakan 7-9 November 2023, yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Mimika benar-benar dilakukan secara fair dan transparan dengan lebih memprioritaskan para pencaker Orang Asli Papua (OAP) dan pencari kerja yang Lahir Besar Timika (Labeti).

Yustinus Tenawe juga menegaskan, jangan ajang Exhibition & Job Fair 2023 hanya dijadikan ivent bagi seluruh perusahaan untuk membuka lowongan pekerjaan secara terbuka, namun prakteknya masih dengan cara cara lama, yaitu mendatangkan tenaga kerja dari luar Timika atau Papua.

“Kami berharap momen Exhibition & Job Fair 2023 yang saat ini diserbu pencaker dengan status KTP Mimika atau Papua Tengah tidak hanya jadi ajang pencitraan tapi harus benar-benar terbuka transparan dan terealisasi. Cukup sudah para pengusaha dan kontraktor mendatangkan karyawan baru lewat jalur keluarga atau nepotisme, giat ini harus benar-benar diperuntukkan bagi pencaker dengan status warga kabupaten Mimika atau Papua Tengah, “tegas Yustinus Tenawe, kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, Selasa (7/11/2023).

Yustinus Tenawe mengaku, terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, melaui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Mimika ini sangat baik. Karena dapat mengurangi angka penggangguran di Timika, walaupun banyak yang punya titel (sarjana) tapi agak susah untuk mendapatkan pekerjaan.

“Untuk saya sendiri sebagai anggota dewan sangat mendukung dengan langkah yang dibuat oleh pemerintah provinsi Papua Tengah dan kabupaten Mimika,  kedepan harus jadi prioritas bagi pencari kerja (pencaker) OAP, Labeti, dan ber KTP Mimika,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika ada penerimaan tenaga kerja, maka pemerintah dan perusahaan harus saling berkoordinasi untuk mengutamakan masyarakat OAP, Labeti dan ber- KTP Mimika, jangan sampai merekrut orang luar secara diam – diam.

“Dan harus punya perhitungan untuk penerimaan pencaker, minimal OAP berapa persen, Labeti berapa persen dan ber KTP Mimika berapa persen,
Jangan sampai  mereka dari tahun ke tahun hanya jadi penonton saja,”pungkasnya. (opa)