Timika (timikabisnis) – Dari 268 Koperasi yang terdata di Dinas Koperasi, tercatat 72 koperasi tidak aktif, hal ini disampaikan kepada Komisi B DPRD Kabupaten Mimika saat berkunjung ke Dinas Koperasi, Senin (8/8).
Kepala Dinas Koperasi Dr. Petrus Yumte, SE, MSi menjelaskan kendala yang dialami pelaku koperasi seperti lemahnya Managemen dan kurangnya SDM yang memahami pengelolaan koperasi.
“Kadang masyarakat semangat membentuk koperasi tapi mereka tidak paham cara mengelolanya, karena itu diperlukan pengawasan dari Dinas koperasi untuk meningkatkan pengelolaan Managemen dan SDM” kata Yumte.
Lebih lanjut Yumte menyampaikan bahwa sampai saat ini Koperasi yang dibentuk Orang Asli Papua (OAP) sebanyak 86 koperasi, namun kebanyakan tidak aktif.
“Kebanyakan bentuk koperasi karena ada bantuan pemerintah, namun ketika bantuan tidak diberikan maka koperasi tidak jalan, tinggal papan nama saja”, kata Yumte.
Koperasi dipesisir hampir semua tidak jalan, hal ini disebabkan program tol laut dari pemerintah pusat sementara berhenti, sementara koperasi diwilayah pegunungan seperti, Distrik Hoya, Jila, Alama, masih berjalan, hal ini karena ada subsidi dari Tol udara.
Yumte berharap adanya sinergitas antara Dinas-dinas terkait, khususnya bidang ekonomi untuk membantu koperasi dalam memasarkan produknya.
Dibidang UKM, Diskop berusaha membangun kerjasama dengan BUMN, seperti Telkomsel, PLN, Pertamina, Penggadaian, dan Perbankan.
“Kami tidak punya anggaran untuk menyerap produk UKM, jadi kami bangun kemitraan dengan BUMN tersebut. Adapun produk UKM di Mimika, seperti Sayur mayur, Noken, Sagu, Pinang,abon, keripik, dan lain-lain” katanya.
Sebagian besar BUMN sudah merespon, namun mereka meminta data-data koperasi sesuai bidangnya, kedepannya Diskop akan menerapkan bantuan dana bergulir melalui pinjaman Bank, bukan lagi bantuan dana sosial, agar UKM bisa berusaha untuk mengembalikan dana tersebut melalui cicilan Bank.
Menanggapi pemaparan tersebut, Komisi B berharap Dinas Koperasi bisa melakukan pendampingan terhadap koperasi-koperasi khususnya di daerah pesisir.
“Beberapa waktu lalu komisi B berkunjung ke Keakwa namun ditemukan koperasi yang ada disana tidak berjalan, gedung ada namun aktifitas tidak ada dan barang juga sudah habis” kata Nurman.
Dewan berharap Dinas Koperasi fokus membuat pilot Project di satu Distrik dulu, agar bisa di pantau keberhasilan program, kalau tersebar di banyak Distrik akan kesulitan karena kekurangan tenaga dan anggaran.
Rombongan Dewan diantaranya, M.Nurman Karupukaro, Matius Yanengga, Anthon Pali, Lexi Linturan, Tanzil Azharie, Semuel Bunay, Amandus Gwijangge, Yustina Timang, Meri Pongutan. (don)
