Herman Gafur,SE saat menyampaikan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem/Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) –  Menyoroti soal masalah penyelesain mogok kerja bagi karyawan PT Freeport Indonesia dan Privatisasi serta kontraktor, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dalam salah satu poinnya dalam pendapat akhir fraksi Nasdem adalah meminta kepada pemerintah kabupaten Mimika untuk memfasilitasi PT Freeport Indonesia dan pekerja mogok untuk berunding untuk mencari jalan keluar.

Soal mogok kerja ini merupakan salah satu poin yang disampaikan Fraksi Nasdem pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang III tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Mimika dan penutupan pembahasan RAPBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023, Jumat (25/11/2022) di Hotel Grand Mozza malam.

“Mogok kerja yang dilakukan para pekerja dalam lingkungan PT Freeport Indonesia sejak tahun 2017 sampai saat ini, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Karena mogok kerja merupakan hak nomratif atau hak asasi setiap pekerja atau buruh berdasarkan konvensi ILO nomor 87 tahun 1948 dan Konvensi ILO nomor 98 tahun 1949,”tegas juru bicara Fraksi Nasdem Herman Gafur,SE.

Dan Karen telah terjadi pengabaian perlindungan terhadap hak hak pekerja mogok,  menyebabkan permasalahan mogok kerja PT Freeport Indonesia telah bertransformasi menjadi pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran Ham, oleh sebab itu Fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah memfasilitasi perundingan dan mencari jalan keluar sebagaiman aspirasi yang telah diserhkan oleh penanggungj jawab mogok kerja kepada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Mimika dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Mimika pada tanggal 9 Juni 2022 lalu.

Herman Gafur,SE saat menyerahkan Pendapat Akhir Fraksi Nasdem kepada pimpinan DPRD Mimika/Foto : husyen opa

Selain persoalan mogok kerja karyawan PT FI dan Privatisasi serta kontraktor, Fraksi Nasdem juga menyampaikan beberapa catatan diantaranya;

1. Fraksi Nasdem mengingatkan kepada pemerintah melalui OPD, dinas tehnis lainnya agar pelelangan dan pelaksanaan semua kegiatan OPD supaya dimulai bulan Mei atau selambat lambatnya dimulai bulan Juni 2023, agar semua kegiatan selesai sesuai tepat pada waktunya.
2. Fraksi Nasdem mengharapkan dalam penggunaan anggaran, benar benar serius dan berkomitmen agar penggunaan anggaran pada APBD 2023 tepat sasaran sesuai peruntukkannya untuk kesejahteraan masyarakat Mimika secara umum dan secara khusus untuk orang asli Papua (OAP).
3. Fraksi Nasdem meminta kepada Plt Bupati dan TAPD agar lebih mendorong kebijakan anggaran pada sektor ekonomi yang lebih produktif serta melakukan intervensi anggaran demi tersedianya stok pangan daerah.
4. Fraksi Partai Nasdem meminta kepada pemerintah daerah agar segera mendesak PT AOA untuk segera membayar kewajiban hutang sewa helicopter kepada pemerintah kabupaten Mimika
5. Fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah agar proses rasionalisasi dan evaluasi proyek tahun jamak betul betul dilakukan dengan pendekatan atas kemanfaatan dan sisi kebutuhan prioritas dengan tidak melihat pendekatan ABS (asal bapa senang).
6. Fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan evaluasi setiap program perencanaan dengan mengedepankan kebutuhan daerah di kabupaten Mimika. (opa)