MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus mendorong percepatan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) guna mewujudkan lingkungan yang sehat serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan koordinasi pelaksanaan program kerja sama swakelola tipe III dan percepatan Stop BABS (ODF) Kabupaten Mimika Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Serayu, Jumat (13/11/2026).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Kabupaten Mimika, Ananias Faot, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan program ODF membutuhkan keterlibatan dan kerja sama lintas sektor.
Menurutnya, program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara puskesmas, pemerintah distrik, pemerintah kampung, TNI-Polri, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar pelaksanaan program berjalan optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Ananias meminta seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi dan koordinasi yang terarah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pelaksanaan kegiatan secara sektoral tanpa melibatkan pihak lain.
“Jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri. Puskesmas menjalankan program sendiri, sementara pemerintah kampung tidak dilibatkan. Kita harus membangun satu sistem komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi,” tegas Ananias.
Selain memperkuat koordinasi, Ananias juga mendorong pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan fasilitas sanitasi layak, termasuk melalui anggaran puskesmas dan dana kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menilai persoalan kesehatan masyarakat harus ditangani secara menyeluruh. Karena itu, perhatian pemerintah daerah tidak hanya difokuskan pada percepatan program ODF, tetapi juga mencakup kesejahteraan tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, serta kecukupan persediaan obat-obatan, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir Mimika.
Ananias turut mengingatkan pentingnya pendekatan humanis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, setiap program kesehatan dan sanitasi harus disampaikan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, serta kebiasaan masyarakat setempat agar dapat diterima dan diterapkan secara berkelanjutan.
“Ilmu dan pengetahuan yang kita bawa dari luar harus disampaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami tujuan program dan bersedia terlibat dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Melalui kegiatan koordinasi tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan persepsi dan komitmen, sekaligus mengevaluasi capaian program yang telah berjalan. Langkah ini juga menjadi dasar untuk menetapkan kampung-kampung prioritas yang membutuhkan percepatan pelaksanaan program ODF di Kabupaten Mimika.
Ananias berharap kolaborasi lintas sektor yang telah dibangun tidak hanya berhenti pada kegiatan koordinasi, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat serta penggunaan fasilitas sanitasi yang layak semakin meningkat.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam mendukung program tersebut demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan terbebas dari praktik buang air besar sembarangan dalam mewujudkan Kabupaten Mimika yang bebas BABS atau ODF pada tahun 2026,” tandasnya.(Liddya Bahy)
