MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus berupaya memperkuat iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD), serta Forum Konsultasi Publik terkait penetapan fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Senin (19/10/2026), tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas perwakilan Pemkab Mimika, perangkat daerah, pelaku usaha, dan sejumlah pemangku kepentingan.
Asisten III Bidang Administrasi Umum,Hery Onawame, saat membacakan sambutan Bupati Mimika, menegaskan bahwa penguatan tata kelola investasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga memastikan setiap investasi yang masuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mendukung pembangunan Mimika dalam jangka panjang.
“Kita tidak hanya mengejar peningkatan jumlah investasi, tetapi juga harus memastikan bahwa investasi yang masuk memiliki kualitas, memberikan manfaat bagi pengembangan daerah, serta sejalan dengan kepentingan pembangunan Kabupaten Mimika dalam jangka menengah dan jangka panjang,” ujarnya.
Hery menjelaskan, pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas antarperangkat daerah, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta menciptakan pelayanan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap pelayanan kepada pelaku usaha dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Dengan demikian, kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Mimika diharapkan semakin meningkat.
Selain pembenahan pelayanan perizinan, penyusunan RUPMD juga menjadi agenda penting dalam menentukan arah kebijakan investasi daerah. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman untuk mengidentifikasi sektor unggulan, memetakan peluang investasi, menentukan kebutuhan infrastruktur pendukung, serta menyusun strategi promosi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan Mimika.
Perencanaan investasi tersebut juga diarahkan untuk mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, memperhatikan perlindungan lingkungan, serta memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
Sementara itu, kebijakan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal akan dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip objektivitas, transparansi, ketepatan sasaran, kemampuan keuangan daerah, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Mimika, Fransiska Lein, mengatakan ketiga agenda tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pelayanan investasi yang profesional sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Menurut Fransiska, Mimika memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pengembangan berbagai sektor ekonomi yang perlu dioptimalkan melalui kebijakan investasi yang terarah, pelayanan yang efektif, serta kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
“Pengelolaan penanaman modal tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah investasi, tetapi juga harus memberikan nilai tambah bagi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal, serta mendorong pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar hasil FGD tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan atau regulasi administratif, tetapi harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.
“Dengan tata kelola perizinan yang semakin baik, perencanaan investasi yang terarah, serta pemberian insentif yang tepat sasaran, Mimika diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memastikan manfaat investasi dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,”ungkapnya.(Liddya Bahy)
