MIMIKA,(timikabisnis.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika, Rabu (4/3/2026).
Kunjungan tersebut guna memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif serta menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas program demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kunker tersebut dipimpin Ketua Komisi III Herman Gafur, didampingi Sekretaris Komisi III Herman Tangke Pare serta anggota Yan Peterson Laly, Elias Mirip, Benyamin Sarira, Dominggus Kapiyau, Federina Matirani, dan Rampeani Rachman. Turut hadir Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas.
Kedatagngan rombongan komisi III itu diterima Kepala Dinsos Mimika, Hasan Kemong, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinsos, Yulita Kudiyai, serta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRK Mimika meminta pemaparan rinci terkait pagu anggaran, realisasi, serta capaian program tahun 2025 sebagai bahan evaluasi dan program tahun 2026.
Pada pertemuan tersebut terungkap
Total anggaran yang dikelola oleh Dinsos Mimika sebesar
Rp36.602.000.000 pada APBD Induk 2026. Dari jumlah tersebut sudah termasuk gaji pegawai, anggaran otsus serta penyerapan untuk program teknis.
Herman Gafur mengatakan, Dengan cakupan pelayanan di 18 distrik, 133 kampung, dan 19 kelurahan di Wilayah Kabupaten Mimika maka Komisi III DPRK Mimika menilai anggaran tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan kompleksitas persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Mimika.
Anggota Komisi III lainnya, Dominggus Kapiyau, meminta setiap kepala bidang menyampaikan secara detail tingkat penyerapan anggaran dan kendala yang dihadapi.
“Dari pagu yang ada, kita harus tahu penyerapannya seperti apa dan hambatannya di mana, sehingga bisa kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Elias Mirip menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan program benar-benar berjalan dan tepat sasaran.
“Kita tidak ingin program hanya bagus dalam laporan, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Rampeani Rachman menambahkan, sinergi antara DPRK dan OPD penting untuk memastikan seluruh program sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Ketua Komisi III, Herman Gafur menekankan bahwa Dinsos merupakan OPD yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, sehingga dituntut lebih produktif dalam merumuskan program prioritas berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Komisi III juga meminta agar setiap bidang melakukan identifikasi program prioritas serta menghitung kebutuhan anggaran secara detail agar kekurangan dapat diperjuangkan dalam pembahasan APBD perubahan nantinya,”ujarnya.
Sementara Kepala Dinsos, Hasan Kemong, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk memperinci kebutuhan setiap bidang.
Plt Sekretaris Dinsos, Yulita Kudiyai, menambahkan bahwa Dinsos memiliki empat bidang dengan tugas pelayanan sosial. Namun, sejumlah program belum dapat terakomodasi secara maksimal karena keterbatasan anggaran.
Dalam kesempatan itu, Komisi III juga menyinggung pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Mimika.
Komisi III berharap komunikasi tetap terjalin agar pelaksanaan program berjalan transparan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Terakhir, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, menegaskan pihaknya siap memperjuangkan tambahan anggaran sepanjang diajukan sesuai mekanisme dan kebutuhan riil sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kunjungan kerja tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memastikan program pelayanan sosial di Mimika berjalan efektif, transparan, dan benar-benar menyentuh masyarakat,” pungkasnya.(Anis Batalotak)
