MIMIKA,(timikabisnis.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menemukan sejumlah persoalan pada bangunan Puskesmas Ipaya saat melakukan kunjungan pengawasan di Kampung Ipiri, Distrik Amar, Kabupaten Mimika,Provinsi Papua Tengah, Rabu (21/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi III melihat langsung kondisi sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain keretakan pada sejumlah bagian bangunan serta kebocoran pada plafon.
Sejumlah ruangan yang mengalami permasalahan tersebut di antaranya ruang bersalin, ruang tuberkulosis (TB), dan ruang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2M).
Kondisi itu diperlihatkan oleh salah seorang tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Ipaya yang enggan disebutkan namanya saat menerima kunjungan rombongan Komisi III di Puskesmas Ipaya.
Nakes tersebut menyampaikan bahwa beberapa bagian dinding yang mengalami keretakan akan segera diperbaiki melalui pekerjaan rehabilitasi. Ia mengatakan, material dan para pekerja atau tukang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sudah ada.
Kunjungan pengawasan itu dipimpin Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, SE, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Aldof Omaleng, Sekretaris Komisi III, Herman Tangke Pare, ST, serta anggota Komisi III, Benyamin Sarira, SE, Elias Mirip, SE, dan Federina Matiarni, SH.
Rombongan tersebut didampingi langsung Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom, beserta staf Sekretariat DPRK Mimika.
Usai meninjau Puskesmas Ipaya, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Kampung Ipiri dengan didampingi tenaga kesehatan dan warga setempat. Saat itu, pelayanan posyandu juga sedang berlangsung di kantor kampung tersebut.
Rombongan Komisi III melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan posyandu sebelum bertemu dengan Kepala Kampung Ipiri, Ludovikus Mairape.
Dalam kesempatan tersebut,Kepala Kampung Ipiri, Ludovikus Mairape menyampaikan terima kasih atas kunjungan pengawasan Komisi III DPRK Mimika ke wilayahnya. Ia juga menyambut baik kesiapan para pekerja yang akan melakukan rehabilitasi terhadap sejumlah ruangan Puskesmas Ipaya yang mengalami keretakan.
Selanjutnya, Kepala Kampung Ipiri mendampingi rombongan Komisi III untuk melihat sejumlah wilayah di Kampung Ipiri.
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengatakan hasil pengawasan di wilayah pesisir tepatnya di Kampung Ipiri tersebut kembali menimbulkan keprihatinan, terutama terkait kondisi bangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Herman, bangunan Puskesmas Ipaya yang baru dibangun sekitar empat tahun lalu kini telah mengalami keretakan di sejumlah bagian konstruksi, ditambah kebocoran pada atap.
“Hasil pengawasan kami di Puskesmas Ipaya, Distrik Amar, kembali menimbulkan keprihatinan. Kondisi ini mungkin sama dengan keluhan yang disampaikan para tenaga kesehatan di Puskesmas,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi bangunan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan kualitas setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.
“Bangunan yang baru dibangun kurang lebih empat tahun lalu, tetapi kondisi puskesmasnya sudah memprihatinkan. Hampir semua sisi konstruksinya mengalami keretakan, ditambah lagi atap yang bocor. Artinya, kondisi ini sungguh memprihatinkan,” katanya.
Herman berharap pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan agar hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan memiliki kualitas yang baik.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk kondisi tanah dan karakteristik lokasi, sehingga konstruksi bangunan dapat disesuaikan dengan keadaan wilayah setempat.
“Kami berharap pelaksanaan proyek pemerintah betul-betul dikontrol dan diawasi agar ada jaminan kualitas, baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan. Konstruksi bangunan juga harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan lokasi setempat,” tegasnya.
Ia menilai pengawasan yang baik sangat penting untuk menjamin kualitas pekerjaan sekaligus memastikan bangunan pemerintah dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan umur ekonomis yang direncanakan.
Terkait informasi bahwa sejumlah ruangan yang mengalami keretakan akan segera diperbaiki, Herman menyambut baik rencana tersebut. Namun, ia menekankan agar proses rehabilitasi dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas pekerjaan.
“Tadi ada hal yang disampaikan warga setempat saat kami bertemu, bahwa sejumlah ruangan yang retak siap diperbaiki. Tentu ini sangat baik. Kami berharap hal ini segera ditindaklanjuti dan kualitas pekerjaannya betul-betul diperhatikan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, mengatakan sarana dan prasarana fasilitas umum di wilayah pesisir, salahsatunya seperti sektor kesehatan, harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurut Asri, peningkatan fasilitas pelayanan publik sangat penting agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pelosok Mimika dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata,namun tak lupa perlu memperhatikan kulaitas pembangunan serta pelayanan yang prima.
“Memang untuk wilayah pesisir, sarana dan prasarana fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan perkantoran harus betul-betul diperhatikan dan ditingkatkan agar pembangunan di wilayah pelosok Mimika dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, yaitu membangun dari kampung ke kota,” kata Asri.
Ia menegaskan bahwa fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mimika.
“Intinya, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan wajib diperhatikan dan ditingkatkan. Walaupun kita kaya akan sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia harus dimulai sejak dini dengan dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas yang memadai,” pungkasnya.
Kendati demikian, ia menegaskan agar fasilitas pelayanan publik di wilayah pinggiran timika (pesisir) harus jadi perhatian yang kontinu agar sarana prasana pelayaan publik dapat berfungsi secara optimal dan memberikan pelayanan yang layak bagi masyarakat.(Anis Batalotak)
