Komisi A DPRD Mimika foto bersama dengan Lurah dan Staff serta Ketua ketua RT Kelurahan Kamoro Jaya, Kamis (9/3/2023)/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Gelar Hearing dengan pemerintahan Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, kabupaten Mimika, pada Kamis (9/3/2023), Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika akan menjadikan atensi usulan warga soal pemekaran wilayah dan usulan peningkatan honor bagi Ketua Ketua RT.
Dalam kegiatan Hearing Komisi A di Kelurahan Kamoro Jaya SP1, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Daud Bunga, SH, didampingi oleh, Wakil Ketua Komisi Nathaniel Murib, Sekretaris Reddy Wijaya dan anggota komisi A lainnya, seperti Thobias Maturbongs dan Yan Sampe Romengan.
Sementara dari pihak Kelurahan Kamoro Jaya dihadiri langsung oleh Lurah Musdalifa Sekewael, Sekretaris Lurah Ruben Ventury, sejumlah statff Lurah,Babinsa dan para ketua ketua RT.
Dari hasil hearing sejumlah masukan dan aspirasi dari Lurah, Sekretaris maupun Staff serta ketua ketua RT diantaranya adalah soal usulan pemekaran wilayah dari tingkat RT, kelurahan menjadi Distrik dan juga soal usulan agar honor ketua ketua RT dapat ditingkatkan.
Lurah Kamoro Jaya Musdalifa Sekewael dihadapan Komisi A menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi A yang datang ke Kelurahan Kamoro Jaya untuk mendengar dan melihat langsung kondisi kantor Kelurahan, serta mau menerima apa yang menjadi keluhan masyarakat untuk kemudian dilanjutkan..
“Beberapa program prioritas telah kami usulkan beberapa kali melalui musrenbang tingkat distrik namun tidak diakomodir, karena itu kami mohon agar komisi A bisa memperjuangkan program program yang sudah kami usulkan agar direlisasi, “tegas Musdalifa Sekewael.
Dijelaskan Lurah Kamoro Jaya, bahwa luas wilayah Kelurahan Kamoro Jaya saat ini terlalu luas sehingga perlu ada peningkatan melalui pemekaran dari Kelurahan menjadi Distrik, serta perlu ada penambahan RT RT baru.
“Karena wilayah Kelurahan Kamoro Jaya sangat luas sehingga perlu ada pemekaran begitu juga dengan kelurahan Kami saat ini biaya operasional dan kebutuhan ATK masih nebeng di Distrik. Sehingga kami belum maksimal untuk bekerja dalam melayani masyarakat, apalagi biaya operasional kami diberikaan pertiga bulan, “keluhnya.
Hal senada juga disampaikan, Fransina Kepala seksi pemerintahan di Kelurahan Kamoro Jaya, bahwa sejak lima bertugas di Kelurahan Kamoro Jaya, sudan banyak program yang selalu kami usul dalam musrenbang namun selalu tidak diakomodir.
“Kelurahan selama ini dipandang hanya sebelah mata saja, padahal kami perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang terendah sehingga kami tidak dimaksimalkan. Kelurahan kalau bisa menjdi OPD sendiri, sehingga kami bisa mengatur rumah tangga kita sendiri sehingga pelayanan bisa berjalan baik, “pintanya.
Menanggapi beberapa usulan dan masukan dari pihak kelurahan dan warga, Ketua Komisi A Daud Bunga mengaku semua usulan dari warga lebih khusus soal pemekaran wilayah kelurahan dan usulan untuk honor Ketua RT agar bisa ditingkatkan akan menjadi atensi Komisi A.
“Kami Komisi A dalam kegiatan hearing saat ini betul betul ingin mendengarkan apa apa program yang telah diusulkan dalam Musrenbang dapat sinkron di tingkat kabupaten, sehingga dewan juga bisa mendorong dan memperjuangkan apa yang menjadi program dari kelurahan. Kalau bisa nanti setiap musrenbang tingkat Kampung, Kelurahan dan distrik bisa mengundang DPRD biar bisa dikawal apa yang telah didorong oleh kelurahan, “ungkap Daud Bunga.
Daud Bunga mengaku selaku wakil rakyat, dirinya setuju dengan usulan pemekaran bagi Kelurahan Kamoro Jaya menjadi distrik, dengan alasan luas wilayah Kelurahan Kamoro Jaya ini terlalu luas.
“Nanti coba kota koordinasi baik dan kita sama sama dorong usulan ini kepada pemerintah, pemekaran ini penting karena sudah menjadi wacana dan rencana dari pemerintah daerah. Nanti komisi A dan Kelurahan Kamoro Jaya kita sama sama ketemu Sekda, biar usulan ini bisa direalisasilan,”katanya.
Dikesempatan hearing tersebut, Daud Bunga juga berharap agar Lurah Kamoro Jaya mendorong agar mengusulkan ada program peningkatan kapasitas dari Lurah Sekretaris dan staff serta Ketua ketilua RT untuk melakukan Bimtek dalam dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Diusulkan saja melalui Lurah untuk program, dan nanti kami di DPRD atau teman teman Komisi A di Banggar bisa memperjuangkan usulan bimtek tersebut, jangan bimtek hanya di OPD OPD saja tapi di tingkat kelurahan juga harus ada, “pintanya. (opa)
