MIMIKA,(timikabisnis.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Mimika mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika memperkuat kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal melalui peningkatan kompetensi dan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain persoalan ketenagakerjaan, Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor peternakan dengan mendorong kemudahan pemasaran daging produksi peternak lokal serta dukungan pemerintah terhadap ketersediaan dan harga pakan ternak.
Hal tersebut disampaikan dalam pandangan akhir Fraksi PKB terhadap jawaban Pemerintah Kabupaten Mimika atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRK Mimika, Senin (28/9/2026) malam.
Pandangan akhir Fraksi PKB tersebut dibacakan oleh Sekretaris Fraksi PKB DPRK Mimika, Yuliana Dice Amisim, S.E.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, didampingi Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Turut hadir Bupati Mimika Johannes Rettob,
Anggota Dewan lainnya, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKB menilai persoalan penyerapan tenaga kerja lokal perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurut fraksi tersebut, peningkatan kesempatan kerja harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja sehingga masyarakat lokal mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.
Karena itu, Fraksi PKB merekomendasikan pemerintah daerah segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat menjadi pusat peningkatan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja di Mimika.
“Penyerapan tenaga kerja harus lebih terarah. Untuk itu, kami merekomendasikan segera dibangun Balai Latihan Kerja untuk membentuk calon-calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi sehingga dapat langsung diserap,” demikian pandangan Fraksi PKB yang dibacakan Yuliana.
Selanjutnya,Fraksi PKB berharap BLK tidak hanya menjadi tempat pelatihan, tetapi mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja, termasuk melalui pelatihan dan sertifikasi.
Di sisi lain, Fraksi PKB meminta Dinas Tenaga Kerja meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Perusahaan diharapkan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
Lulusan BLK Mimika juga diharapkan menjadi salah satu sumber tenaga kerja yang dapat dipertimbangkan perusahaan dalam proses rekrutmen.
Fraksi PKB turut meminta evaluasi terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dilakukan secara komprehensif. Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada perubahan regulasi, tetapi menghasilkan sistem yang jelas mengenai pendataan pencari kerja, kebutuhan tenaga kerja perusahaan, mekanisme rekrutmen, pelatihan, sertifikasi, pengawasan hingga pelaporan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Harus dibangun sistem yang jelas mengenai pendataan pencari kerja, kebutuhan tenaga kerja perusahaan, mekanisme rekrutmen, kompetensi tenaga kerja, pelatihan, sertifikasi, pengawasan serta pelaporan penyerapan tenaga kerja lokal,”tegas Fraksi PKB saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi.
Selain ketenagakerjaan, Fraksi PKB menyoroti pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Mimika. Pemerintah daerah diminta memberikan kemudahan dalam proses perizinan pengiriman daging hasil produksi peternak lokal.
Rekomendasi tersebut berkaitan dengan hasil Rapat Dengar Pendapat bersama para petani, peternak dan dinas terkait.
Fraksi PKB juga meminta pemerintah memberikan ruang pasar yang lebih besar bagi hasil produksi peternak lokal. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masuknya daging beku dari luar daerah.
“Kami merekomendasikan agar surat izin pengiriman daging sembelihan dari peternak-peternak di Kabupaten Mimika dapat diberikan kemudahan dan membatasi daging beku yang dibawa dari luar Timika, mengingat stok daging lokal melimpah,” demikian salah satu rekomendasi Fraksi PKB.
Persoalan harga dan ketersediaan pakan ternak juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta melakukan penertiban terhadap agen pakan ternak serta memperhatikan harga bahan makanan ternak yang menjadi salah satu komponen biaya produksi.
Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah membantu menyediakan pakan ternak bersubsidi untuk mendukung keberlangsungan usaha peternak lokal.
Menurut Fraksi PKB, dukungan terhadap peternak perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produksi, penyediaan pakan, perizinan hingga pemasaran, sehingga sektor peternakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKB juga memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026, antara lain terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi SILPA, percepatan penyerapan anggaran, pendidikan, kesehatan, air bersih, infrastruktur, transportasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan BUMD.
Fraksi PKB menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus dilihat dari hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.
Program pemerintah diharapkan mampu memberikan dampak nyata, termasuk membuka kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, mengembangkan usaha masyarakat dan memperkuat sektor ekonomi lokal.
“APBD bukan sekadar dokumen angka. Keberhasilan APBD Perubahan 2026 harus terlihat dari anak-anak yang mendapatkan pendidikan, masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan, kampung yang mendapatkan air bersih, jalan dan jembatan yang dapat digunakan, nelayan yang memperoleh akses ekonomi, pelaku UMKM yang berkembang, tenaga kerja lokal yang memperoleh kesempatan, dan masyarakat yang merasakan kehadiran pemerintah,” tegas Fraksi PKB.
Fraksi PKB juga meminta seluruh rekomendasi DPRK Mimika dan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara terukur.
Fraksi PKB merekomendasikan agar seluruh rekomendasi tersebut dibuat dalam bentuk matriks yang memuat rekomendasi, OPD penanggung jawab, bentuk tindak lanjut, waktu pelaksanaan serta status penyelesaian.
Dengan demikian, DPRK dapat melakukan pengawasan terhadap sejauh mana rekomendasi yang telah disampaikan benar-benar dilaksanakan.
Fraksi PKB menegaskan bahwa jawaban pemerintah dalam rapat paripurna bukan merupakan akhir dari proses pengawasan. Jawaban tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan, program, kegiatan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Pandangan akhir tersebut disampaikan atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRK Mimika yang terdiri dari Benyamin Sarira, S.P selaku Ketua, Yuliana Dice Amisim, S.E selaku Sekretaris, serta Asri Akkas, S.Kom, Stefanus Onawame dan Mathius Uwe Yanengga sebagai anggota. (Anis Batalotak)
